Jakarta, Respublica— Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ashabul Kahfi, menekankan pentingnya Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja, buruh, hingga tenaga honorer di Indonesia. Ia menilai, bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Menurutnya, ini bukan hanya soal kebutuhan, tetapi juga soal ketepatan sasaran. Implementasi BSU senilai Rp600.000 per bulan untuk periode Juni–Juli harus benar-benar dikawal agar tepat guna.

“Tentu, pengawasan terhadap implementasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) itu sangat penting, apalagi menyangkut buruh dan tenaga honorer yang selama ini berada di lapisan paling rentan,” ujar Kahfi saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (14/6/2025).

Ashabul Kahfi menyoroti bahwa pekerja dan buruh termasuk kelompok yang paling rentan terhadap berbagai risiko, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan keterlambatan gaji. Karena itu, menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan BSU menjadi sangat krusial.

“Kita bicara soal bantuan 600 ribu yang secara nominal memang tidak besar, tapi bagi mereka yang berpenghasilan rendah, ini sangat berarti. Jangan sampai dana seperti ini justru tidak tepat sasaran atau malah tidak sampai ke tangan yang benar,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat, Ashabul Kahfi menyatakan komitmennya untuk mengawal jalannya program ini dan mengajak masyarakat ikut mengawasi bersama

“Pengawasan harus dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari pendataan, verifikasi, hingga proses pencairan dana ke rekening masing-masing penerima,” ujarnya.

“Kami juga meminta agar prosesnya dibuat transparan dan bisa dilacak, supaya tidak ada celah untuk disalahgunakan. Jangan sampai program yang niatnya baik malah menimbulkan kekecewaan di lapangan,” pungkas dewan berlatar akademisi itu.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa BSU hanyalah solusi sementara. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang lebih komprehensif untuk memberikan jaminan perlindungan jangka panjang bagi pekerja.

“Salah satunya adalah memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan, agar para pekerja informal dan honorer tidak terus-menerus berada di luar sistem perlindungan sosial. Kalau pemerintah serius soal perlindungan pekerja, maka perlu keberpihakan dalam kebijakan, bukan hanya bantuan sesaat,” tutupnya.