Jakarta, Respublica— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan bahwa kepastian hukum dan keadilan menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim investasi yang sehat.

Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, yang digelar di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), Presiden menyatakan bahwa investor tidak akan menanamkan modal di negara yang mengabaikan supremasi hukum.

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegasnya.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara konsisten tanpa memihak kepentingan tertentu. Sejak 2025, pemerintah telah bersikap terbuka dan tegas menghadapi kasus korupsi.

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” ujarnya.

Kepala Negara menambahkan, pada awal kepemimpinannya, pemerintah menemukan penyalahgunaan besar di sektor pengelolaan bahan bakar dan minyak mentah, serta praktik ilegal di hampir seluruh sektor ekonomi.

“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” paparnya.

Menurut Prabowo, hasil nyata dari penegakan hukum sudah terlihat, termasuk penurunan kemiskinan ekstrem ke level terendah sepanjang sejarah Indonesia. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun mendatang.

“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan,” ungkapnya.

“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” tandas Presiden.