Jakarta, Respublica— Presiden Prabowo Subianto memaparkan secara langsung arah dan pertimbangan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait keterlibatan dalam Board of Peace serta upaya penyelesaian konflik Palestina.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh diplomasi, kalangan akademisi, praktisi hubungan internasional, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai Prabowo mengedepankan pendekatan yang realistis dalam melihat posisi Indonesia di Board of Peace.

Ia menilai, di tengah kompleksitas geopolitik global dan kebuntuan berbagai jalur diplomasi, forum tersebut saat ini menjadi satu-satunya opsi yang tersedia.

“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujarnya.

Menurut Dino, Presiden Prabowo juga menyadari bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan konflik Palestina.

Forum tersebut dinilai lebih sebagai sebuah upaya eksperimental yang mengandung risiko dan ketidakpastian, termasuk dinamika geopolitik yang melibatkan banyak aktor internasional.

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.

Selain itu, Dino menyoroti penekanan Prabowo mengenai pentingnya menjaga soliditas dengan negara-negara Islam sebagai salah satu elemen penyeimbang dalam proses di Board of Peace.

Ia juga mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden yang tetap menempatkan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia sebagai pijakan utama, termasuk membuka ruang untuk menarik diri jika kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai dasar bangsa.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, menekankan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace bukanlah langkah yang diambil secara terburu-buru. Menurutnya, keputusan tersebut didahului oleh proses konsultasi yang intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Hassan menjelaskan, delapan negara yang terlibat dalam konsultasi tersebut memiliki potensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam dinamika pengambilan keputusan di Board of Peace, sekaligus menjaga agar setiap langkah yang diambil tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya penyelesaian konflik internasional tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berbagai praktik diplomasi di masa lalu, menurutnya, menunjukkan adanya jalur-jalur alternatif yang dapat ditempuh selama memberikan hasil nyata.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hassan menilai pertemuan dengan Prabowo memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan penuh bagi Indonesia untuk menentukan kelanjutan partisipasinya.

“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” jelasnya.