Makassar, Respublica— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, melakukan peninjauan langsung ke kawasan permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, tepatnya di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan yang selama ini dikategorikan sebagai wilayah kumuh dan membutuhkan penataan serius dalam program perbaikan permukiman perkotaan.

Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong sempit di kawasan permukiman warga yang berada tidak jauh dari Pasar Tradisional Pannampu.

Di sepanjang peninjauan, keduanya melihat kondisi rumah warga yang berdiri sangat rapat dengan akses jalan yang terbatas, serta lingkungan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Sejumlah bangunan bahkan berdiri hampir tanpa jarak satu sama lain. Kondisi tersebut memperlihatkan berbagai persoalan yang dihadapi kawasan itu, mulai dari keterbatasan sanitasi, sistem drainase yang belum memadai, hingga kualitas hunian yang belum layak.

Selain meninjau kondisi fisik kawasan, rombongan juga menyempatkan diri berbincang dengan warga setempat untuk mendengarkan langsung pengalaman dan kondisi kehidupan mereka di lingkungan tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, yang turut mendampingi dalam kegiatan itu mengatakan, kunjungan Wamen PKP bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan yang masuk kategori kumuh di Kecamatan Tallo.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan dari pemerintah pusat.

“Hari ini, pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyuddin.

Ia menjelaskan, konsep hunian vertikal dinilai dapat menjadi solusi untuk menata kawasan dengan keterbatasan lahan, sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang selama ini hidup di lingkungan padat.

Dengan pembangunan hunian vertikal, kawasan permukiman diharapkan dapat ditata lebih rapi serta menyediakan hunian yang lebih layak bagi warga, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Pasar Pannampu yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.

Pemerintah Kota Makassar juga berharap kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat upaya penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut, sehingga program penataan permukiman dapat segera diwujudkan.

“Kunjungan lapangan ini, kita harapkan menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” harapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu tercatat mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK).

Jumlah penduduk yang cukup besar tersebut turut mempengaruhi kondisi permukiman yang semakin padat, terutama di sekitar kawasan Pelabuhan Baru dan area Pasar Pannampu.

Dari hasil pendataan Pemerintah Kota Makassar, masih terdapat puluhan rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Secara rinci, jumlah bangunan RTLH tercatat sebanyak 117 unit rumah.

Sementara jumlah kepala keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni mencapai 154 KK. Adapun total penghuni yang menempati rumah dengan kondisi tersebut diperkirakan sekitar 575 jiwa.

Situasi ini menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, khususnya di kawasan kumuh sekitar Pelabuhan Baru Pannampu.

Sebagai bagian dari langkah penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2025 sebanyak 20 unit rumah dengan total anggaran Rp400.000.000.

Untuk tahun 2026, pemerintah juga kembali merencanakan program serupa dengan target penanganan 10 unit rumah tidak layak huni yang saat ini masih berada pada tahap verifikasi.

Selain program perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan peningkatan infrastruktur dasar di kawasan tersebut. Program tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan serta sistem drainase yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan permukiman warga, mengurangi potensi genangan air, serta menciptakan kawasan hunian yang lebih tertata, sehat, dan layak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.