Makassar, Respublica— Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi serentak di berbagai kota di seluruh Indonesia, Minggu, 8 Maret 2026. Kota-kota yang menjadi lokasi aksi antara lain Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, Kendari, Baubau, Tarakan, dan Majene.

Di Makassar, aksi difokuskan di depan tugu juang Monumen Mandala, Jalan Jenderal Soedirman. Massa FPN membawa beragam poster dan membentangkan spanduk besar bertuliskan “Dukung Iran Lawan Israel-AS”.

Pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas di lokasi turut memberi respons, beberapa melambaikan tangan, ada pula yang mengepalkan tangan sebagai tanda dukungan. Selain itu, beberapa konvoi motor dan ormas berbagi takjil menambah keramaian di sekitar lokasi aksi.

“Sebagaimana dua bulan lalu kami aksi di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas dengan Venezuela, maka kali pun kami aksi seluruh Indonesia bersolidaritas dengan Republik Islam Iran,” ungkap Furqan AMC, Sekjen Free Palestine Network (FPN).

“Ketika kami mendukung Palestina melawan praktik aphartheid dan genosida oleh Israel, maka dengan semangat yang sama FPN juga mendukung Iran melawan agresi militer zionisme Israel dan Amerika Serikat (AS),” tegas Furqan.

Furqan menjelaskan, serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan tindakan agresi nyata terhadap Iran.

Sementara itu, Republik Islam Iran memiliki hak sah dan “legitimate” untuk membela diri serta membalas serangan militer Israel dan AS sesuai Pasal 51 Piagam PBB.

Iran menggunakan hak tersebut sepenuhnya untuk mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasionalnya, dengan memberikan respons tegas dan kuat terhadap agresi rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat.

Furqan menyampaikan bahwa arogansi dan kesewenang-wenangan AS serta Zionis Israel tidak bisa dibiarkan, dan dunia harus segera menghentikannya.

Menurutnya, sebagai bangsa yang pernah merasakan pahitnya kolonialisme, Indonesia harus berdiri tegas bersolidaritas serta mendukung Republik Islam Iran dalam mempertahankan kedaulatannya. Solidaritas dan dukungan itu seharusnya ditunjukkan oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia.

“Dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut mandiri dan berdaulat dalam menyikapi konflik yang ada. Dan sikap kita tersebut harus segaris dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” tegasnya.

“Politik bebas aktif jangan ditafsirkan menjadi politik oportunis tanpa ketegasan sikap membela yang tertindas, karena garis politik luar negeri bebas aktif itu lahir dari rahim revolusi Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme,” tambah Furqan.

Furqan menekankan, pada kesempatan aksi ini, Free Palestine Network (FPN) menegaskan kepada pemerintah Indonesia agar:

1. Mengutuk agresi militer Zionis Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang telah membunuh pemimpin tertinggi Iran Aytullah Ali Khamenei dan banyak korban lainnya, serta tunjukkan dengan tegas solidaritas dan dukungan terhadap bangsa Iran yang berjuang membela kedaulatan bangsanya.
2. Terlibat aktif menjaga ketertiban dunia sebagaimna yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (1945). Salah satunya bisa dengan mengambil kepeloporan untuk menyelenggarakan Konferensi Darurat Tingkat Tiinggi di Indonesia, guna menggalang solidaritas Bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin guna mendukung kemerdekaan Palestina dan mendukung perjuangan Republik Islam Iran membela kedaulatan bangsanya dari agresi militer Amerika Serikat dan Zionis Israel. Indonesia punya modal sejarah dengan kepeloporan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang telah mendoronng 40 bangsa lebih merdeka. Satu-satunya bangsa yang hadir pada konferensi di Bandung tersebut yang belum merdeka adalah Palestina. Karena itu kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah kita semua.
3. Keluar dari BoP (Board of Peace) karena lembaga tersebut berpotensi melangkahi PBB dan melanggar kedaulatan Indonesia yang disubordinatkan di bawah individu Donald Trump yang menunjuk dirinya sebagai ketua seumur hidup lembaga tersebut. Keikutsertaan Indonesia di BoP juga berpotensi mengaburkan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak ada klausul tegas dalam piagam BoP yang menjamin kemerdekaan Palestina. BoP dikhawatirkan hanya menjadi langkah tipu muslihat Donald Trump dan Netanyahu mengamankan hasil genosida di Gaza dengan mencoba mengkapitalisasi wilayah tersebut menjadi proyek properti pengusaha-pengusaha transnasional.
4. Batalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang berat sebelah dan berpotensi merugikan Indonesia serta beresiko mengancam kedaulatan bangsa.