Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan III bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu Nomor 235, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Room Crysant lantai 2 itu menghadirkan Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. H. Muhammad Fadly SE., MM, CHt (IACT-USA), CI, serta Iqra Sarbakti Nur sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Ari Ashari Ilham mengatakan kegiatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Makassar untuk memastikan pelayanan pemerintahan daerah berjalan optimal, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana.

Menurutnya, penguatan koordinasi antara DPRD dan OPD terkait sangat penting guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Kota Makassar.

“Forum pengawasan ini diharapkan menjadi ruang evaluasi dan koordinasi bersama agar penanganan kebencanaan di Kota Makassar semakin cepat, terukur, dan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih kuat dan responsif. “Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus terus diperkuat demi menciptakan pelayanan kebencanaan yang efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, dalam pemaparan materinya, Kepala BPBD Kota Makassar Dr. Muhammad Fadly membeberkan capaian kinerja utama BPBD Kota Makassar sepanjang tahun 2025.

Ia menyebut total terdapat 776 kejadian bencana yang ditangani BPBD Makassar sepanjang tahun lalu. Jumlah tersebut terdiri dari 242 kejadian banjir, 459 kebakaran, dan 75 kejadian angin kencang.

“Sebanyak 6.898 jiwa terdampak telah dilayani, dengan rincian 4.903 jiwa akibat banjir, 1.403 jiwa terdampak kebakaran, dan 592 jiwa akibat angin kencang,” jelasnya.

Selain itu, terdapat 1.884 kepala keluarga terdampak bencana, dengan total 523 unit rumah mengalami kerusakan atau terdampak kejadian bencana.

Muhammad Fadly mengungkapkan wilayah Biringkanaya dan Manggala menjadi kecamatan dengan dampak banjir tertinggi, sedangkan Kecamatan Tallo tercatat sebagai wilayah dengan dampak kebakaran terbesar.

“Di Kecamatan Tallo terdapat 76 rumah terdampak kebakaran dengan total 102 kepala keluarga dan 398 jiwa terdampak,” ungkapnya.

Dalam pemaparannya, BPBD Kota Makassar juga menjelaskan tiga pilar aksi kebencanaan tahun 2025 yang meliputi penanganan bencana, edukasi dan mitigasi, serta kolaborasi lintas sektor.

Pada aspek penanganan bencana, BPBD melakukan aktivasi posko darurat sesuai eskalasi kejadian, distribusi logistik dan evakuasi di 15 kecamatan, serta penanganan ratusan kejadian kebakaran, banjir, dan angin kencang.

Sementara pada bidang edukasi dan mitigasi, BPBD menjalankan program Sekolah Tangguh Bencana di 24 sekolah dengan melibatkan lebih dari 6.200 siswa.

Selain itu, terdapat 12 Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA), sosialisasi DESTANA di lima kecamatan prioritas, hingga pelatihan P3K dan Search and Rescue sebanyak 18 angkatan.

Adapun dalam sektor kolaborasi lintas sektor, BPBD Makassar telah menjalin kerja sama dengan tujuh BUMN dan pihak swasta untuk dukungan logistik darurat, melakukan koordinasi harian bersama BMKG Wilayah IV Makassar, serta bersinergi dengan Basarnas, TNI, Polrestabes, PMI Sulsel, dan komunitas relawan.

BPBD Kota Makassar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada DPRD Kota Makassar guna memperkuat sistem kebencanaan daerah.

Rekomendasi tersebut meliputi dukungan kebijakan berupa pengesahan Perda Penanggulangan Bencana yang komprehensif, penguatan kelembagaan BPBD, hingga peningkatan anggaran operasional minimal Rp 8 miliar per tahun.

Selain itu, BPBD juga mendorong pengadaan kendaraan darurat dan peremajaan alat SAR senilai Rp 2,5 miliar serta pembentukan dana cadangan kedaruratan yang dapat diakses cepat saat terjadi bencana.

Di bidang pengawasan, BPBD mengusulkan adanya rapat koordinasi rutin bersama DPRD, kunjungan lapangan ke wilayah rawan bencana, dan penguatan sistem pelaporan publik yang transparan dan akuntabel.