Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, akan menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar di Hotel Karebosi Primer, Makassar, Sabtu (15/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Makassar, Irwandi, SE, direncanakan hadir sebagai narasumber. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan Syafier, aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik.

Andi Tenri Uji Idris mengatakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah penting dilakukan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat semakin memahami pentingnya administrasi kependudukan sekaligus mengetahui bagaimana pemerintah daerah menjalankan pelayanan kepada warga,” ujarnya, Jumat (14/8/2026).

Ia berharap, forum tersebut dapat menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari kepemilikan dokumen kependudukan hingga akses terhadap layanan yang mudah, cepat, dan tepat.

Menurutnya, masukan masyarakat perlu menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan begitu, kendala yang dihadapi warga dalam mengakses layanan dapat diidentifikasi dan menjadi bahan perbaikan bagi instansi terkait.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran. Semua itu penting sebagai bahan evaluasi agar pelayanan publik semakin baik,” katanya.

Melalui pengawasan tersebut, Andi Tenri Uji Idris juga berharap terbangun komunikasi yang lebih terbuka antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi ketiga unsur ini dinilai penting untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan warga.