Makassar, Respublica— Ketua Umum BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengingatkan pentingnya kemandirian pangan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Hal tersebut diungkapkan saat menjadi keynote speaker di Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (26/3/2026).

Ia mencontohkan kondisi Jepang yang saat ini menghadapi tekanan di sektor pangan dan mulai membuka peluang kerja sama dengan negara lain, termasuk Indonesia.

Menurut Amran, situasi tersebut harus menjadi pelajaran serius bagi Indonesia agar tidak bergantung pada impor, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras.

Ia mengajak semua pihak membayangkan skenario terburuk jika Indonesia mengalami kekurangan pasokan beras dalam jumlah besar. “Jika kita kurang 7 juta ton beras dan tidak bisa impor, maka akan terjadi kelaparan di mana-mana,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara pemasok pun tidak selalu mampu memenuhi komitmen ekspor.

Amran mencontohkan pengalaman masa lalu ketika negara besar seperti India dan China tidak dapat memenuhi permintaan impor beras hingga jutaan ton saat terjadi krisis.

Lebih jauh, Amran menegaskan bahwa krisis pangan memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan krisis lainnya.

Menurutnya, Indonesia mungkin masih mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi atau pandemi seperti COVID-19, namun krisis pangan berpotensi langsung memicu instabilitas nasional.

“begitu terjadi krisis pangan, hal itu akan melompat menjadi krisis politik dan konflik sosial yang bisa meruntuhkan negara,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai langkah Presiden dalam mendorong swasembada pangan dan energi sebagai kebijakan yang sangat visioner. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Amran optimistis Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Itulah mengapa Presiden sangat visioner dengan mendorong swasembada pangan dan energi. Kita memiliki segalanya; tongkat saja ditanam bisa tumbuh di republik ini. Namun, kita harus bertindak,” ujarnya.

Namun, upaya menuju swasembada tersebut, lanjut Amran, tidak selalu berjalan mulus. Ia mengungkapkan adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia mandiri dalam sektor pangan karena akan merugikan kepentingan bisnis impor.

“Pengusaha infrastruktur impor yang sudah puluhan tahun bergerak juga terhenti aktivitasnya. Namun, fitnah dan tekanan itu justru melatih kita menjadi petarung,” jelasnya.