Makassar, Respublica— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Komunitas Berdaya Nusantara bersama RAPPO Indonesia.

Menurutnya, program tersebut menjadi contoh nyata keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat menghadiri kegiatan Program Komunitas Berdaya Nusantara untuk Pemberdayaan Perempuan di Kantor Lurah Panampu, Kecamatan Tallo, Rabu (13/5/2026).

“Hari ini saya merasa bangga dan optimis. Kehadiran Komunitas Berdaya Nusantara yang menggandeng RAPPO Indonesia bukan sekadar acara seremonial biasa,” ujarnya.

“Ini adalah langkah nyata dari apa yang selalu kita cita-citakan bersama: Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” sambung Appi.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Ia mengatakan pemerintah kota ingin memastikan perempuan memiliki ruang lebih luas untuk berkontribusi, termasuk melalui penguatan keterampilan dan peningkatan kemandirian ekonomi.

Program yang dijalankan bersama RAPPO Indonesia itu juga dinilai menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah plastik. Menurut Appi, kreativitas masyarakat mampu mengubah limbah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi sekaligus ramah lingkungan.

“Masalah sampah plastik adalah tantangan global. Namun di tangan ibu-ibu kita, limbah yang tadinya tidak bernilai diubah menjadi produk fesyen kelas dunia yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Ia menilai persoalan perkotaan, termasuk sampah, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dinilai penting agar solusi yang dihasilkan lebih efektif.

Munafri mengungkapkan, volume sampah di Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari. Namun kemampuan pengangkutan baru berada di kisaran 67 persen sehingga masih ada sekitar 30 persen sampah yang belum tertangani maksimal.

Selain itu, ia juga menyoroti sistem pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan metode open dumping. Pemkot Makassar, kata dia, tengah melakukan transisi menuju sistem sanitary landfill sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Ke depan, sampah yang masuk ke TPA bukan lagi sampah rumah tangga secara langsung, melainkan residu dari hasil pengolahan,” tutur politisi Partai Golongan Karya tersebut.

Untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Appi berharap pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di wilayah Panampu dapat segera terealisasi.

Di sisi lain, Pemkot Makassar juga tengah mempersiapkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) atau Waste to Energy dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun. Proyek tersebut ditargetkan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 megawatt.

“Ini menjadi sesuatu yang harus kita respons bersama. Tanpa kesiapan pemerintah kota, investasi ini tidak akan maksimal. Karena itu, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan,” terangnya.

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu juga mendorong penguatan kerja sama dengan berbagai industri pengolahan sampah. Produk hasil daur ulang selanjutnya dipasarkan kembali melalui kelompok masyarakat dalam bentuk reseller sehingga menciptakan nilai ekonomi baru bagi warga.

Selain pengelolaan sampah, Munafri menyebut dukungan pihak swasta juga berkontribusi terhadap penurunan angka stunting di Makassar. Ia mengatakan tren stunting di kota tersebut terus menurun berkat sinergi pemerintah dan dunia usaha.

Pemkot Makassar juga terus mengembangkan konsep ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah organik maupun anorganik. Untuk sampah organik, pemerintah menjalankan program pertanian lahan sempit berbasis kompos hingga tingkat kelurahan dan RW.

Salah satu inovasi yang dikembangkan yakni teba modern, metode pengolahan sampah organik menggunakan lubang kompos yang dapat dipanen dalam waktu lima hingga enam bulan.

“Pupuk kompos ini kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk bertani di lahan-lahan sempit, sehingga setiap sudut kota yang tidak terpakai bisa menjadi produktif,” ungkapnya.

Selain itu, budidaya maggot juga terus diperluas sebagai bagian dari solusi pengolahan sampah organik. Menurut Munafri, satu kilogram maggot mampu mengurai hingga lima kilogram sampah dan memiliki nilai ekonomis sebagai pakan ternak.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat terus diperluas demi menciptakan Kota Makassar yang lebih bersih,” tukasnya.

Diketahui, program yang dijalankan Nusantara Infrastructure di Kantor Lurah Pannampu dimulai dari kebiasaan memilah sampah langsung dari rumah tangga. Sampah yang telah dipilah kemudian dikumpulkan melalui Bank Sampah Kampung Bersih Nusantara sebelum diproses lebih lanjut oleh RAPPO Indonesia.

Jenis plastik seperti HDPE, PP, dan LDPE selanjutnya diolah menjadi produk daur ulang bernilai jual. Dalam prosesnya, perempuan pesisir di Desa Nelayan Untia turut dilibatkan pada tahap pembersihan hingga pencacahan plastik sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Produk hasil olahan tersebut kini telah dipasarkan ke berbagai daerah, mulai dari Makassar hingga Jakarta dan Bali. Program ini dinilai menjadi contoh penerapan ekonomi sirkular yang mampu mengurangi limbah sekaligus menciptakan nilai ekonomi berbasis masyarakat.