Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur, S.Kep., Ns., M.Kep menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan I bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Senin (30/3/2026).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, serta Muhammad Zulhamdi Alamsyah. Keduanya memaparkan kondisi terkini sektor pendidikan khususnya pada isu putus sekolah serta tantangan pemerataan akses belajar di Makassar.

Dalam sambutannya, Rezeki Nur menilai tema yang diangkat sangat relevan untuk dibahas bersama, mengingat persoalan putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolektif.

“Putus sekolah di Makassar merupakan bagian dari program prioritas Bapak Wali Kota. Diharapkan ke depan kualitas pendidikan semakin baik, sehingga tidak ada lagi peningkatan angka putus sekolah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upaya menekan angka putus sekolah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat. Menurutnya, sinergi semua pihak menjadi kunci agar program yang telah dirancang dapat berjalan optimal.

“Ini merupakan PR bersama. Kita mengharapkan angka putus sekolah tidak lagi meningkat, tetapi justru menurun. Langkah yang sudah dirumuskan Pemkot bisa kita sukseskan bersama. Jika hanya pemerintah yang bergerak tanpa dukungan masyarakat, program ini tidak akan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi dalam penanganan putus sekolah, termasuk memastikan pemerataan kesempatan pendidikan dan relevansi manajemen pendidikan di Kota Makassar.

“Penanganan putus sekolah membutuhkan sinergi untuk menjamin kesetaraan pendidikan. Relevansi manajemen pendidikan inilah yang menjadi tantangan dalam pemerataan kesempatan pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Achi Soleman mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama pendidikan di Makassar adalah distribusi sekolah yang belum merata. Hal ini berdampak pada akses pendidikan bagi masyarakat di sejumlah wilayah.

“Masalah pendidikan saat ini adalah distribusi sekolah yang belum merata. Untuk PAUD negeri, saat ini jumlahnya lima, ditambah satu yang menjadi intervensi sehingga total menjadi enam. Sementara itu, kontribusi PAUD swasta mencapai sekitar 600,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah kota terus menyiapkan solusi, termasuk dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), khususnya di wilayah Mariso, Tamalate, dan Mamajang. Salah satu langkah yang direncanakan adalah memberikan kuota lebih besar bagi jalur afirmasi.

“Proses perencanaan PAUD negeri di Mariso akan memberi kuota lebih besar kepada jalur afirmasi,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar bersama Dinas Pendidikan berharap dapat memperkuat kolaborasi dalam menekan angka putus sekolah serta mendorong pemerataan akses pendidikan yang lebih inklusif di Kota Makassar.