Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan II bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Sabtu (25/4/2026).

Dalam sambutannya, Adi Akbar mengajak peserta kegiatan untuk menyimak materi yang disampaikan narasumber dengan serius agar informasi yang diperoleh dapat bermanfaat dan membantu masyarakat sekitar.

“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya jadi forum diskusi, tapi juga membawa manfaat nyata, sehingga kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan,” ujarnya

Ia menyoroti masih adanya keluhan dari orang tua siswa terkait pungutan di sekolah. Ia mengungkapkan, praktik semacam itu seringkali membebani masyarakat, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

“Bisa kita lihat langsung, ada orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah, tapi di sisi lain ada permintaan biaya dari pihak sekolah. Ini perlu dijelaskan dengan baik. Jangan sampai ada oknum yang menggunakan aturan di luar ketentuan dan justru membebani murid maupun orang tua,” ujarnya.

Legislator PKS Makassar itu mencontohkan kasus yang ditemuinya di lapangan, di mana ada orang tua yang meminta bantuan untuk membelikan seragam batik anaknya.

Hal itu, menurutnya, dipicu oleh kebijakan sekolah yang mewajibkan pembelian seragam tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

“Tidak semua orang tua mampu. Pemerintah sudah jelas menyampaikan bahwa tidak boleh ada pungutan yang memberatkan, termasuk untuk kegiatan seperti perpisahan. Kalau memang mampu silakan, tapi kalau membebani jangan dipaksakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP., M.M., yang hadir sebagai pembicara, memaparkan sejumlah program dan inovasi yang telah dan akan dilakukan pemerintah di sektor pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 67 sekolah dengan konsep perpustakaan ramah anak sebagai bagian dari inovasi peningkatan kualitas pembelajaran.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga terus mendorong pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri. Saat ini, terdapat lima PAUD negeri yang telah beroperasi, dan pada tahun 2027 direncanakan penambahan di wilayah Tallo dan Mamajang.

“Kami berharap anak-anak yang masuk PAUD bisa mengakses PAUD negeri. Ini gratis dan tidak berbayar,” jelas Kurniati.

Dalam hal bantuan perlengkapan sekolah, Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan sejumlah pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Seperti Bank Sulselbar dan Bank Mandiri, yang memberikan bantuan berupa tas dan tumbler untuk siswa, meskipun belum menjangkau seluruh sekolah.

Di sisi infrastruktur, Kurniati menyebutkan bahwa terdapat rencana revitalisasi sekolah dengan dukungan dari kementerian. Tahun ini, diharapkan sebanyak 79 sekolah bisa mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah pusat.

Terkait beasiswa, ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 200 penerima beasiswa setiap tahun, baik untuk siswa berprestasi maupun dari keluarga kurang mampu. Namun, jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan total sekitar 480 sekolah di Makassar.

“Kami berharap ke depan ada penambahan kuota beasiswa. Selain itu, ada juga tambahan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari kementerian,” pungkasnya.