Makassar, Respublica— Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 13 bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar, Muhajir, dan Ahmad Zubair, SE, sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Anwar Faruq mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.

Menurutnya, keberadaan sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam mendukung kerja legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan para anggota dewan.

Anwar juga menyinggung peristiwa kebakaran yang pernah menimpa gedung DPRD Kota Makassar akibat tindakan oknum tertentu. Ia menilai, pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi DPRD beserta sekretariatnya penting agar fasilitas kelembagaan tersebut dapat dijaga bersama.

“Dulu DPRD Makassar pernah mengalami musibah kebakaran yang dilakukan oleh oknum. Padahal, kalau mereka mengetahui seperti apa tugas legislator dan sekretariat DPRD, mungkin hal seperti itu tidak akan dilakukan,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, anggota dewan harus menjalankan amanah dengan baik melalui kerja-kerja pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Insyaallah, anggota dewan menjalankan amanah dengan bekerja dan berbakti kepada masyarakat. Apalagi legislator PKS, yang membawa semangat sebagai pelayan umat dan bekerja untuk masyarakat. Namanya juga DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar, Muhajir, menjelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan mandat masyarakat melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia menggambarkan, pelaksanaan tugas anggota DPRD membutuhkan waktu dan konsentrasi yang tidak sedikit. Bahkan, para anggota dewan kerap menjalani pembahasan hingga larut malam untuk memastikan berbagai agenda kelembagaan dapat diselesaikan.

Salah satu contohnya adalah pembahasan anggaran tahun 2027 yang berlangsung hingga dini hari. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPRD untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan anggaran daerah.

“Mereka dari pagi duduk sampai tengah malam. Bahkan, pernah sampai pukul 01.00 Wita membahas anggaran 2027. Itu salah satu tugas dan fungsi DPRD dalam bidang penganggaran. Setelah kegiatan ini, beliau tentu akan kembali ke kantor untuk membahas anggaran agar kebutuhan masyarakat Makassar minimal dapat terpenuhi,” jelasnya.

Selain penganggaran, Muhajir menyebut DPRD juga menjalankan fungsi legislasi melalui pembentukan peraturan daerah (perda). Saat ini, salah satu agenda yang tengah dibahas berkaitan dengan rencana perubahan pengelolaan terminal menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda) sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Di sisi lain, fungsi pengawasan dijalankan untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan program pemerintahan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

Melalui fungsi tersebut, DPRD dapat mengevaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Muhajir menambahkan, kegiatan pengawasan seperti ini menjadi salah satu sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai capaian dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan reses anggota DPRD juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang perlu ditindaklanjuti.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Makassar atau Setwan memiliki tugas memberikan dukungan administratif, kesekretariatan, keuangan, dan teknis kepada pimpinan serta anggota DPRD.

Dukungan tersebut diperlukan agar seluruh pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, mulai dari pembentukan perda, pembahasan anggaran hingga pengawasan pemerintahan, dapat berjalan secara efektif dan optimal.