Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusly, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 13 bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar di Aerotel Smile, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang II DLH Kota Makassar, Drs. Suwandi, dan Arwinda sebagai pemateri.

Dalam sambutannya, Fasruddin Rusly mengatakan pengawasan terhadap program lingkungan hidup menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem, pengendalian pencemaran, hingga perlindungan kawasan pesisir dari ancaman perubahan iklim.

Ia menilai, berbagai program yang dijalankan DLH perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan bersama agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab persoalan lingkungan yang berkembang di Kota Makassar.

“Pengawasan ini penting agar kita mengetahui sejauh mana program Dinas Lingkungan Hidup berjalan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Fasruddin berharap, melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat memperoleh pemahaman lebih luas mengenai kebijakan lingkungan hidup, sekaligus mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, khususnya di wilayah pesisir.

Sementara itu, Drs. Suwandi dalam pemaparannya menjelaskan bahwa kawasan pesisir Kota Makassar memiliki karakteristik geografis yang membuatnya rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 1.477.861 jiwa. Di sisi lain, Makassar memiliki garis pantai sepanjang 32 kilometer dan mencakup 11 pulau kecil dengan luas keseluruhan wilayah sekitar 122.370 hektare.

Kondisi geografis tersebut menjadikan Makassar sebagai salah satu kota pesisir yang perlu memberikan perhatian serius terhadap ancaman kenaikan muka air laut dan berbagai risiko bencana yang menyertainya.

Suwandi mengungkapkan, kawasan pesisir Makassar saat ini menghadapi tantangan berupa degradasi daya dukung lingkungan. Karena itu, aktivitas pembangunan di kawasan tersebut harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak memperbesar kerentanan terhadap bencana.

Menurutnya, pembangunan yang tidak terkendali berpotensi memperburuk kondisi lingkungan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang terencana dan melibatkan berbagai sektor.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah meliputi perbaikan prosedur pengelolaan kawasan, penanganan darurat secara cepat dan tepat, peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Selain melalui kebijakan pemerintah, upaya menghadapi perubahan iklim juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat pesisir.

Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat adalah penanaman mangrove. Vegetasi pesisir tersebut memiliki peran penting dalam mengurangi risiko abrasi serta membantu melindungi kawasan pantai dari dampak banjir rob.

Penanaman mangrove juga menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir agar tetap berfungsi sebagai pelindung alami terhadap berbagai ancaman lingkungan.