Makassar, Respublica — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengimbau perbankan agar memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat Sulsel, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan.

Hal ini disampaikannya dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Summit 2024 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel pada Senin, (16/12/2024).

Prof. Zudan menegaskan pentingnya peran perbankan dalam mendorong masyarakat agar tidak lagi terjerat praktik pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Ia mengungkapkan, kemudahan akses pembiayaan harus diberikan kepada semua sektor, termasuk UMKM, pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang merupakan sektor-sektor vital dalam penggerak perekonomian Sulsel.

“Saya memberikan dukungan penuh agar TPKAD summit berhasil, agar masyarakat kita lepas dari rentenir,” ucapnya.

Menurut Prof. Zudan, salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh perbankan adalah skema pembiayaan berbasis pendapatan masyarakat. Ia mencontohkan konsep “bayar setelah panen” bagi petani. Melalui skema ini, masyarakat dapat mengakses pinjaman tanpa harus membayar cicilan sebelum hasil panen diperoleh.

“Program bayar setelah panen, masyarakat dipermudahkan agar kesempatan masyarakat bisa mengambil modal dengan bayar setelah hasil,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Darwisman, menyampaikan apresiasi terhadap perekonomian Sulsel yang terus menunjukkan kinerja positif.

Ia mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sulsel bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa sektor strategis yang menjadi fokus pengembangan di Sulsel meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan.

“Tentu beberapa sektor unggulan tadi menjadi fokus kami, pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perikanan dan lainnya,” kata Darwisman.

Untuk diketahui, Acara TPAKD Summit 2024 turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Sulsel. Di antaranya adalah Bupati Gowa, Bupati Pangkep, Pj Bupati Takalar, Pj Bupati Bantaeng, Pj Bupati Jeneponto, Wakil Bupati Selayar, Pj Bupati Enrekang, Pj Bupati Luwu, Kepala Perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari lembaga perbankan dan pelaku usaha.