Makassar, Respublica— Kualitas hidup masyarakat Kota Makassar terus menunjukkan tren perbaikan sepanjang 2025. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta perbaikan indikator kesehatan, khususnya angka harapan hidup warga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, IPM Kota Makassar resmi masuk kategori tinggi dengan capaian 85,66 persen.

Angka tersebut menempatkan Makassar sebagai daerah dengan IPM tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sekaligus menempati peringkat ketujuh secara nasional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah yang berjalan secara berkelanjutan dan menyentuh aspek fundamental kehidupan masyarakat.

Menurut Roem, IPM merupakan indikator strategis yang menggambarkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari sisi kualitas hidup maupun daya saing ekonomi.

“Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif. Ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dipimpin pak Wali Kota dna ibu Wawali dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Roem, Sabtu (27/12/2025).

Data BPS menunjukkan perkembangan IPM Kota Makassar mengalami dinamika signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019 dan 2020, IPM tercatat stagnan di angka 82,25 persen. Tren peningkatan mulai terlihat pada 2021 menjadi 82,66 persen, lalu naik kembali pada 2022 mencapai 83,12 persen.

Peningkatan tersebut semakin menguat pada 2023 dengan capaian 84,85 persen. Meski sempat mengalami penurunan pada 2024 menjadi 83,90 persen, IPM Kota Makassar kembali melonjak signifikan pada 2025 hingga mencapai 85,66 persen.

Dengan capaian tersebut, Makassar tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan, tetapi juga mencatat prestasi di tingkat nasional sebagai salah satu kota dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Indonesia.

Capaian IPM tersebut ditopang oleh tiga pilar utama. Pertama, sektor kesehatan yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup. Kedua, sektor pendidikan yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Ketiga, standar hidup layak yang ditunjukkan oleh peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia guna memperkuat daya saing kota di tingkat nasional.

Roem menjelaskan, peningkatan IPM merupakan hasil kerja kolaboratif lintas perangkat daerah, dukungan pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Sinergi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan pada tiga dimensi utama IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak,” tuturnya.

Ia juga menegaskan kontribusi sektor komunikasi dan informatika dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia. Melalui penguatan transformasi digital pemerintahan, Diskominfo mendorong tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan responsif.

“Di Dinas Komunikasi dan Informatika, kami secara konsisten mendorong transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi yang inklusif,” katanya.

“Digitalisasi layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi yang berkualitas,” sambung Roem.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan platform Lontara+ sebagai sistem integrasi layanan informasi dan pelayanan publik berbasis digital.

Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan transparan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang inklusif diharapkan mampu memperkecil kesenjangan akses layanan publik, sekaligus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar.

“Ke depan, Diskominfo akan terus memperkuat inovasi digital dan kolaborasi lintas sektor agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Roem.

Dengan tren IPM yang terus meningkat, Pemerintah Kota Makassar optimistis dapat mempertahankan posisi strategisnya sebagai kota dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Sulawesi Selatan serta berdaya saing di tingkat nasional.

Selain IPM, kinerja makro Pemerintah Kota Makassar juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen, inflasi 2,61 persen, rasio gini 0,391, tingkat kemiskinan 4,43 persen, tingkat pengangguran terbuka 9,60 persen, serta capaian indeks reformasi birokrasi 76,78.

Indikator lainnya meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja 60,65 persen, nilai SAKIP 69,69, nilai MCSP KPK 87,00, dan indeks pembangunan pemuda sebesar 57,67 persen.