Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, S.Inf, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan IV bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Jumat (26/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Muhajir, S.STP, dan Fahrozy Pratama sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Odhika Cakra Satriawan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan di bidang pendidikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, sektor pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus terus dievaluasi agar kualitas layanan semakin meningkat. Pengawasan, kata dia, menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program yang dibiayai melalui APBD berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik maupun tenaga pendidik.

Ia juga menekankan pentingnya menerima berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Setiap persoalan yang muncul, mulai dari sarana dan prasarana sekolah hingga kualitas pelayanan pendidikan, harus menjadi perhatian bersama agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Melalui kegiatan pengawasan ini, kami ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Aspirasi masyarakat akan kami jadikan bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Makassar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Muhajir, menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah maupun sekolah. Menurutnya, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari guru, orang tua, dunia usaha, hingga masyarakat.

Ia memaparkan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar. Di antaranya adalah peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan, penyediaan layanan publik yang lebih responsif dan inklusif, pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Andi menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Ia menambahkan, penyelenggaraan pendidikan dan pemerintahan di Kota Makassar terus diarahkan menuju sistem pelayanan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk itu, peningkatan kompetensi SDM, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta percepatan digitalisasi layanan publik menjadi langkah strategis yang perlu terus didorong.