MAKASSAR, Respublica— Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy’Arie, mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Forum Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Social Contracting untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).

Forum yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) tersebut berlangsung di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur, 4–7 Agustus 2026.

Forum nasional itu menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen terhadap percepatan eliminasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Salah satu strategi yang dibahas yakni penerapan social contracting dalam peningkatan layanan kesehatan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil.

Sejumlah narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BAZNAS RI, hingga pemerintah daerah turut hadir memaparkan kebijakan, strategi, dan praktik baik dalam pelaksanaan program kesehatan berbasis kemitraan.

Kehadiran Aliyah Mustika Ilham bersama jajaran Dinkes Makassar menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Aliyah menilai forum tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan di daerah lain.

“Pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria membutuhkan kolaborasi yang kuat. Melalui forum ini, Makassar memperoleh banyak pembelajaran untuk memperkuat kebijakan dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan kesehatan semakin efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Selain penguatan komitmen daerah, forum tersebut juga membahas peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program kesehatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV atau Social Contracting.

Mekanisme tersebut membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan.

Melalui penguatan kapasitas dan kemitraan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan APBD sekaligus memperluas jangkauan program kesehatan berbasis masyarakat.

Upaya itu menjadi bagian dari strategi mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan nasional, khususnya dalam pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria.