Makassar, Respublica— Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menyoroti persoalan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial yang diduga dipengaruhi perubahan status desil masyarakat penerima manfaat.

Permasalahan tersebut, kata Muchlis, menjadi salah satu aspirasi yang banyak ditemukan saat pelaksanaan reses ketiga DPRD Makassar di sejumlah titik, khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I Makassar.

“Jadi melalui wawancara ini kami minta kepada Pemerintah Kota Makassar untuk memperbaiki data yang ada di Kota Makassar supaya pendataan yang benar tidak menjadi pekerjaan berulang setiap tahun,” ujarnya di Kantor DPRD Makassar, Senin (25/5/2026).

Menurut Muchlis, perubahan status desil masyarakat tidak sedikit dipicu oleh penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain. Akibatnya, warga yang sebelumnya tergolong layak menerima bantuan sosial justru mengalami perubahan kategori dalam sistem pendataan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, terdapat warga kurang mampu yang status desilnya mendadak meningkat karena adanya aktivitas keuangan yang tercatat atas nama mereka.

“Ternyata setelah dicek di data, ada pinjaman KUR, ada cicilan, ada transaksi ojol. Setelah ditelusuri, ternyata KTP-nya dipinjam orang lain,” katanya.

Politikus Hanura tersebut kemudian mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi, termasuk KTP, kepada pihak lain.

Menurutnya, penyalahgunaan identitas dapat berdampak langsung pada status sosial ekonomi warga dalam sistem pendataan pemerintah.

“Karena datanya bisa digunakan untuk meminjam uang di bank, di ojol, dan lain-lain sehingga bisa menghilangkan bantuannya dan menaikkan desilnya,” ungkapnya.

Muchlis menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak pada hilangnya hak masyarakat kurang mampu untuk memperoleh bantuan sosial.

Ia berharap pembaruan dan validasi data penerima bantuan dapat dilakukan lebih akurat agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.