Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, S.Inf, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan V bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Sabtu (27/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Andi Hikmah Rezkiani Nur, dan Wiwiek Pratiwi, S.Sos, sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Odhika Cakra Satriawan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program ketenagakerjaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pencari kerja dan pelaku usaha.

Menurutnya, pengawasan menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas berbagai program pelatihan, peningkatan kompetensi, hingga penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan pemerintah daerah. Dengan pengawasan yang berjalan baik, berbagai kebijakan dapat terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan forum pengawasan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai persoalan di sektor ketenagakerjaan dapat diidentifikasi sejak dini dan dicarikan solusi bersama.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan seluruh program ketenagakerjaan benar-benar berjalan sesuai sasaran, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Makassar. Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha,” ujar Odhika.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Andi Hikmah Rezkiani Nur, menjelaskan bahwa perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut setiap tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia mengatakan pendidikan formal saja belum cukup untuk membekali seseorang menghadapi persaingan kerja. Karena itu, pelatihan vokasi berbasis kompetensi menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar.

Menurut Andi Hikmah, Bidang Pelatihan Kerja memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan mampu bersaing di pasar kerja. Selain meningkatkan keterampilan pencari kerja, berbagai program pelatihan juga diarahkan untuk mendorong lahirnya wirausaha baru yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan bahwa setiap program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi lokal. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sehingga kompetensi yang diperoleh peserta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Lebih lanjut, Andi Hikmah menerangkan bahwa pelaksanaan pelatihan dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, penyusunan program, pelaksanaan pelatihan, hingga uji kompetensi. Setelah dinyatakan lulus, peserta memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.

Ia menambahkan, seluruh pelatihan dilaksanakan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah memenuhi persyaratan sarana, tenaga instruktur, dan kurikulum berbasis kompetensi. Proses pembelajaran juga lebih menitikberatkan pada praktik agar peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.