Makassar, Respublica— Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di Kota Makassar terus menjadi sorotan. Isu tersebut mencuat setelah beredar video pengakuan seorang kepala sekolah yang mengaku diminta menyerahkan sejumlah uang dalam proses pengisian jabatan.

Video itu menyeret nama sejumlah pihak di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan memicu respons Pemerintah Kota Makassar, termasuk anggota DPRD Makassar.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Basdir, mengungkapkan pihaknya telah menerima banyak laporan masyarakat terkait dugaan praktik tersebut. Menurutnya, sejak awal pihaknya telah mengingatkan Dinas Pendidikan agar tidak bermain-main dalam proses seleksi kepala sekolah.

“Adanya laporan masyarakat setelah proses itu, langsung kami ingatkan kepada Dinas Pendidikan. Kami sampaikan, jangan main-main,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Namun, alih-alih mereda, laporan yang diterima justru semakin banyak. Aduan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, calon kepala sekolah yang tidak terpilih, hingga kepala sekolah yang terpilih tetapi mengaku penempatannya tidak sesuai dengan janji awal.

“Tetapi pada saat itu semakin banyak masuk laporan. Baik dari masyarakat, baik dari calon kepala sekolah yang tidak terpilih, baik yang terpilih namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan lain-lain sebagainya. Ini kan kurang ajar,” ujarnya.

Basdir mengaku menerima informasi bahwa calon kepala sekolah diduga dimintai uang dengan iming-iming ditempatkan di sekolah yang dianggap “basah”, yakni sekolah dengan jumlah siswa yang besar sehingga memiliki alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih besar.

“Kan konyol namanya ini. Sekolah basah yang dimaksud mereka-mereka itu adalah yang jumlah siswanya banyak. Sehingga pengelolaan dana BOS-nya itu besar. Ini kan aneh rasanya,” katanya.

Ia menambahkan, pengakuan terkait dugaan pungutan tersebut bukan hanya berasal dari satu atau dua orang. “Banyak yang mengaku. Kalau misalnya masih menyangkal, nanti kita semakin perbanyak bukti dan pengakuan. Ini kan tidak bagus,” tegasnya.

Basdir juga menyoroti besarnya potensi nilai transaksi apabila dugaan tersebut benar terjadi. Ia mencontohkan, jika dari lebih dari 300 sekolah di Makassar terdapat 100 kepala sekolah yang dimintai uang antara Rp30 juta hingga Rp50 juta, maka nilai uang yang beredar bisa mencapai miliaran rupiah. “Luar biasa banyaknya ini, Pak. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Basdir mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang langsung memerintahkan Inspektorat melakukan pendalaman dan investigasi atas dugaan tersebut.

Ia berharap hasil pemeriksaan dapat mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Ini memang ada oknum di dinas yang bermain-main ini. Katanya bekerja sama dengan oknum di luar dinas. Ini perlu diinvestigasi secara maksimal, sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya,” tutupnya.