Makassar, Respublica— Rencana perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda) mendapat sejumlah catatan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar.

Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap perubahan bentuk badan hukum tersebut. Namun, pemerintah kota diminta terlebih dahulu memastikan kejelasan aset perusahaan, menyelesaikan persoalan kerja sama dengan pihak ketiga, serta memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan terminal.

Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, William, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda). Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (6/11/2026).

Dalam penyampaiannya, William menilai perubahan bentuk hukum perusahaan daerah tersebut sebagai langkah yang dapat membuka peluang pengembangan bisnis dan meningkatkan fleksibilitas operasional BUMD.

“Serasa baru kemarin kita mengesahkan Perda inisiatif tentang Terminal yakni Perda Nomor 5 Tahun 2024, kini kita diperhadapkan lagi oleh sebuah ide perubahan bentuk hukum Perumda Terminal menjadi Perseroda. Hal ini bisa kita lihat sebagai sebuah loncatan berpikir yang tentu berujung pada target yang positif demi kemajuan BUMD,” ujarnya.

Ia mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya sejalan dengan rencana pemerintah kota. Menurutnya, perubahan bentuk badan hukum diperlukan untuk menyesuaikan perusahaan daerah dengan perkembangan zaman serta kebutuhan pengelolaan bisnis yang lebih fleksibel.

Meski demikian, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan yang menurut fraksinya perlu ditelaah lebih jauh sebelum perubahan badan hukum ditetapkan.

Salah satu perhatian utama adalah inventarisasi dan penilaian atau taksasi seluruh aset yang selama ini berada dalam penguasaan Perumda Terminal Makassar Metro. William menilai persoalan tersebut penting karena Perda Nomor 5 Tahun 2024 belum menguraikan secara terperinci aset-aset yang dimiliki perusahaan.

Ia menyoroti belum jelasnya spesifikasi, asal-usul, nilai, hingga status kepemilikan aset. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar seluruh kekayaan perusahaan dapat dipastikan sebelum dijadikan bagian dari modal awal Perseroda.

“Kedudukan dan nilai aset tidak pernah terjabarkan secara gamblang terkait spesifikasi aset-aset apa saja yang ada berasal dari mana dan statusnya seperti apa. Kami mengusulkan terbentuknya tim taksasi untuk menginventarisasi semua aset yang dikuasai oleh Perumda Terminal Makassar Metro atau mungkin saja yang dikuasai oleh pihak lain,” tegasnya.

Selain persoalan aset, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah kota menuntaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kerja sama Pemkot Makassar dan pihak ketiga, termasuk PT Kalla Inti Karsa, yang melibatkan terminal sebagai objek perjanjian.

William mengingatkan, berakhirnya suatu perjanjian kerja sama tidak serta-merta menghilangkan seluruh konsekuensi yang mungkin masih harus diselesaikan oleh para pihak.

Karena itu, pemerintah kota diminta memastikan seluruh kewajiban dan hak yang timbul dari kerja sama tersebut telah dituntaskan. Langkah ini diperlukan agar persoalan lama tidak menjadi hambatan bagi Perseroda ketika mulai membuka peluang kerja sama dengan investor baru.

Catatan berikutnya berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan terminal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut mengatur pembagian kewenangan pengelolaan terminal berdasarkan tipenya.

Atas dasar itu, William meminta penjelasan Wali Kota Makassar mengenai kemungkinan perubahan kewenangan pengelolaan terminal setelah Perumda bertransformasi menjadi Perseroda.

Ia mempertanyakan apakah pembentukan badan hukum baru tersebut akan diikuti dengan pelepasan pengelolaan terminal kepada Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dan jika iya, apakah Pemerintah Kota akan menghibahkan beberapa bagian lahan terminal,” demikian pertanyaan yang disampaikan William dalam pemandangan umum fraksinya.