Makassar, Respublica— LSI Denny JA memprediksi, usulan Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD, mendapat perlawanan keras dari masyarakat.

Pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali mengatakan, usulan Pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya hanya mendapatkan dukungan 23,7%. Sementara 76,3% memberikan respon negatif.

“Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi,” ujarnya melalui keterangan resminya.

Denny menyarankan agar Prabowo menghindari isu Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, politik Indonesia yang berlandaskan sistem presidensial tidak sama dengan sistem parlementer di India, Singapura, atau Malaysia.

“Dalam sistem presidensial, kepala eksekutif (Presiden) dipilih langsung oleh rakyat. Sementara dalam sistem parlementer, kepala eksekutifnya (Perdana Menteri) dipilih parlemen, dan ia juga anggota parlemen,” ujarnya.

Denny juga mengingatkan bahwa pada 2014, ada sejumlah pihak yang sempat mengusulkan Pilkada melalui DPRD. Namun akhirnya dibatalkan oleh Presiden SBY setelah hasil survei menunjukkan lebih dari 80% rakyat menolak usulan tersebut.

“Jika ratusan kepala daerah dipilih DPRD, siapa yang akan menjadi gubernur, wali kota, dan bupati sepenuhnya hanya masalah kesepakatan 3-5 ketua umum partai politik di Jakarta saja. Pemilihan kepala daerah akan sangat elitis untuk sistem politik presidensial,” tegasnya.

Bagi Denny, Pilkada langsung telah memberikan kemajuan besar bagi demokrasi. Sebab memungkinkan rakyat memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka.

Namun, tantangan seperti politik uang yang merajalela, tingginya biaya kampanye, dan tingginya angka golput masih menghantui.

“Politik uang merusak integritas demokrasi, mengalihkan fokus kandidat dari pelayanan publik ke modal politik. Sementara itu, biaya kampanye yang besar memaksa kandidat bergantung pada donatur, membuka potensi konflik kepentingan.

Meski demikian, Denny menegaskan bahwa menghapus Pilkada langsung adalah langkah mundur. Denny juga mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut melalui reformasi regulasi.

Seperti memperketat pengawasan dana kampanye, meningkatkan transparansi anggaran kandidat, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. (jir)