Makassar, Respublica — Prof. Fadjry Djufry resmi menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa, (7/01/2025).

Prof. Fadjry menggantikan posisi Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang kini dipercaya untuk memimpin Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Dalam pelantikan tersebut, Tito Karnavian memberikan ucapan selamat dan berharap Prof. Fadjry dapat membawa kemajuan bagi Sulsel dalam berbagai aspek, terutama dalam pengembangan sektor pertanian dan pendidikan yang merupakan bidang keahlian Prof. Fadjry.

Prof. Fadjry Djufry, yang merupakan putra daerah Sulsel, lahir di Makassar pada 14 Maret 1969. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN Komp Melayu Makassar, dilanjutkan ke SMPN 7 dan SMAN 4 di Makassar. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin Makassar, meraih gelar Sarjana Pertanian (S1) pada 1993, dengan fokus pada bidang Agronomi.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1, Prof. Fadjry melanjutkan studi S2 dan S3 di Institut Pertanian Bogor, mendalami bidang Agroklimatologi dan Pemodelan Tanaman. Pendidikan S2 diselesaikannya pada tahun 2000, dan S3 pada 2005.

Karier akademik dan riset Prof. Fadjry mencapai puncaknya saat ia dikukuhkan sebagai Profesor Riset di bidang budidaya dan produksi tanaman oleh Majelis Pengukuhan Profesor Riset Kementerian Pertanian (Kementan) pada Januari 2022. Sebagai Peneliti Utama di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan, Prof. Fadjry menjadi salah satu sosok terkemuka di dunia pertanian Indonesia.

Sebagai Pj Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry bertekad untuk terus mendorong sektor pertanian di Sulsel, yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Ia juga berencana meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, serta mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut.

Prof. Fadjry berharap dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Sulsel, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam berbagai program pembangunan.