Jakarta, Respublica— Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat efisiensi dan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data yang valid.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dalam agenda nasional tersebut, Munafri hadir bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dr. Muhammad Roem, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad Hatim Salam, serta Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar Andi Ardi Rahadia.

Kehadiran Wali Kota Makassar dalam forum strategis ini menegaskan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap agenda transformasi digital, khususnya di sektor pelayanan sosial. Digitalisasi dinilai penting agar kebijakan bantuan sosial tidak hanya cepat disalurkan, tetapi juga tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk dan dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Pusat Luhut Binsar Pandjaitan, serta perwakilan kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya percepatan digitalisasi bantuan sosial guna memastikan penyaluran bansos semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Munafri yang akrab disapa Appi menyebut sosialisasi digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah dalam memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu memperoleh haknya secara transparan dan akurat.

“Hari ini selesai mengikuti solialisasi bantuan sosial. Tentu, bantuan sosial merupakan amanah negara. Konstitusi kita secara tegas mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu,” ujar Appi.

Menurutnya, transformasi digital dalam sistem penyaluran bansos menjadi langkah krusial untuk meminimalkan kesalahan data, mencegah tumpang tindih penerima, serta meningkatkan akuntabilitas program sekaligus kepercayaan publik.

Lebih jauh, Appi menegaskan bahwa Pemkot Makassar konsisten menjalankan program-program pro rakyat sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Digitalisasi dari tingkat paling bawah dinilainya sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

“Pemerintah Kota Makassar terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong transformasi digital serta bantuan lainya yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan kebutuhan mendesak agar penyaluran bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya.

Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial di daerah.

“Selama ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan urusan sosial sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas kepala daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

“Oleh karena itu, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” terangnya.

Dalam forum itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah turut menyosialisasikan peran pemerintah daerah sekaligus memperkenalkan koordinator wilayah dalam pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial tahun 2025.

Sebanyak 40 kabupaten/kota diusulkan sebagai daerah percontohan, dengan penetapan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain komitmen pemerintah daerah, ketersediaan jaringan internet, kapasitas fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kesiapan infrastruktur pendukung lainnya.

Ke-40 daerah tersebut akan dibagi ke dalam tujuh wilayah yang masing-masing dikoordinir oleh pejabat eselon II dari kementerian dan lembaga terkait.

“Penetapan koordinator wilayah ini akan disampaikan secara resmi oleh perwakilan komite yang telah dibentuk dan ditetapkan melalui surat keputusan,” ungkapnya.

Wamendagri juga menyampaikan bahwa piloting digitalisasi bantuan sosial telah dilaksanakan di sejumlah kabupaten pada tahun 2025. Ia berharap para gubernur, bupati, dan wali kota dapat mendukung penuh perluasan piloting sebagai tahapan penting untuk menguji kesiapan sistem dan ketepatan sasaran.

“Serta keaktualan data penerima manfaat sebelum metode baru ini diterapkan secara nasional,” harapnya.

Dari sisi Kemendagri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) ditetapkan sebagai leading sector untuk memastikan validitas data penerima manfaat melalui sistem by name by address. Sistem ini didukung dengan perekaman wajah dan pemanfaatan data kependudukan nasional.

Ia memastikan sistem kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil, termasuk E-KTP, hingga saat ini tetap aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah, khususnya 40 daerah yang menjadi lokasi piloting, untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini,” ajakannya.

Menurutnya, keberhasilan digitalisasi bantuan sosial akan berdampak luas terhadap program strategis lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Garuda, serta berbagai program perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran.

“Transformasi digital yang dibangun ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” bebernya.