Makassar, Respublica— Di hadapan jajaran organisasi perangkat daerah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi fase krusial sekaligus masa pembuktian bagi seluruh OPD dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar secara nyata dan terukur.

Munafri menekankan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar wajib berada dalam satu garis lurus dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Penegasan ini saya sampaikan, kepada jajaran perangkat daerah, atau OPD sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan,” jelas Munafri, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, keselarasan program dengan RPJMD merupakan titik dasar yang terus ia tekankan kepada seluruh OPD. Ia menilai masih terdapat kecenderungan kegiatan yang hanya berorientasi pada acara, formalitas, atau kehadiran pimpinan, tanpa keberlanjutan dan manfaat konkret.

“Tidak ada lagi program simbolik, bukan cuma bikin acara di mana-mana, lalu kalau Wali Kota atau Wakil Wali Kota datang, memukul gong, ketawa-ketawa, lalu pulang, dianggap aman. Bukan begitu. Pertanyaannya harus selalu what next,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan dan program harus memiliki kelanjutan yang jelas, terukur, dan benar-benar sampai kepada sasaran pembangunan Kota Makassar.

Munafri juga menyoroti pentingnya keterlibatan langsung pemerintah di tengah masyarakat. Menurutnya, indikator keberhasilan program tidak cukup hanya berbasis laporan administratif, tetapi harus tercermin dari pengalaman nyata warga.

“Tidak susah sebenarnya, tugas ta tanya ke masyarakat. Program sosial sudah jalan atau belum? Stunting turun atau tidak? Keluarga berencana bagaimana? Forum lintas agama bagaimana? Jawabannya harus datang dari masyarakat,” imbuh Appi.

Ia mengingatkan agar aparatur pemerintah tidak menempatkan diri di posisi yang berjarak dengan warga. Ketika pemerintah terlalu tinggi dari masyarakat, persoalan riil di lapangan justru tidak terlihat.

“Kalau kita sejajarkan diri dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Munafri juga menyinggung persoalan pertanahan yang kerap menjadi keluhan warga. Ia meminta agar setiap persoalan ditangani secara bertahap dengan pendekatan solutif, bukan emosional.

“Jangan ketika masyarakat mengeluh soal pertanahan, kita malah marah duluan. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” katanya.

Ia menegaskan bahwa akhir tahun 2025 merupakan fase penting dalam membangun fondasi pemerintahan yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik.

Seluruh jajaran Pemkot Makassar diminta memiliki kesiapan mental dan komitmen untuk bergerak dalam satu ritme kerja.

“Ini harus kita camkan dan simpan di kepala kita. Sejak awal saya sampaikan bahwa forum ini memastikan organisasi Pemerintah Kota Makassar siap bekerja lebih baik di tahun 2025. Ini menjadi dasar landasan kita,” tegas Munafri.

Ia menegaskan tidak ada ruang bagi aparatur yang tidak siap bekerja, tidak mau mengikuti ritme, atau tidak sejalan dengan arah kepemimpinan.

“Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, tidak mau ikut alunan yang saya sama ibu Aliyah mainkan sebagai satu kesatuan, silakan datang menghadap saya dan Ibu Aliyah. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” ujarnya.

“Dari sini kita bisa menilai keseriusan, kesiapan, dan keselarasan. Intinya satu kata, kerja sama dan kolaborasi,” lanjutnya.

Menurut Munafri, tahun 2025 merupakan masa pondasi dalam transisi pemerintahan. RPJMD yang baru berjalan beberapa bulan harus dipahami sebagai kerangka awal untuk mengidentifikasi pembenahan ke depan.

Ia juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam birokrasi dan menolak budaya laporan asal bapak senang (ABS). “Saya ingin kejujuran, saya tidak butuh laporan-laporan ABS. Saya butuh kebenaran, tell me the truth the way you know the truth,” tuturnya.

Lebih jauh, Munafri menekankan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Masyarakat, kata dia, tidak menilai pemerintah dari dokumen perencanaan, melainkan dari kemudahan dan kenyamanan saat mengakses layanan.

Ia mengakui adanya warga yang bersikap emosional, namun hal tersebut tidak boleh dibalas dengan pelayanan yang tidak profesional. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pelatihan khusus bagi petugas layanan agar mampu melayani secara humanis dan empatik.

“Pelayanan itu direct touch dengan masyarakat. Orang yang di depan meja layanan harus siap secara mental dan emosional,” katanya.

Ia juga mengkritisi persoalan klasik pelayanan publik seperti prosedur berbelit, waktu yang tidak pasti, serta biaya yang tidak transparan.

“Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Kalau besok, pastikan jamnya. Kalau hari ini bisa selesai, pastikan waktunya. Orang punya urusan lain, bukan hanya mengurus ini,” tegasnya.

“Kalau warga masih bingung dan lelah mengurus layanan, berarti kita belum berhasil melayani mereka,” ungkapnya.

Masuk ke ranah internal birokrasi, Munafri menegaskan bahwa ASN dan OPD harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Ia menekankan pentingnya kecepatan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta mengkritisi ego sektoral dan lemahnya kerja lintas OPD.

Dalam penutup arahannya, ia menegaskan bahwa OPD tidak cukup hanya menjelaskan persoalan, tetapi harus datang dengan solusi.

“Saya tidak butuh OPD yang pintar menjelaskan masalah. Saya butuh OPD yang datang membawa solusi. Cerita bahwa ada masalah, tapi sudah diselesaikan. Itu yang bikin tenang,” tegasnya.

“Pemerintah itu bukan dokumen perencanaan, Pemerintah itu adalah pelayan masyarakat saat mengurus layanan,” katanya.

Munafri memastikan bahwa mulai akhir 2025, budaya kerja birokrasi Pemkot Makassar harus berubah secara mendasar agar 2026 menjadi tahun pembuktian kinerja.

“Mari kita jadikan 2026 sebagai tahun di mana pelayanan publik makin mudah, birokrasi makin berdampak, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Tapi ini tidak bisa hanya di mulut, harus turun langsung,” seru Appi.

“Makassar tidak dibangun oleh satu orang, tapi oleh kerja bersama yang konsisten dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa mulai tahun depan akan diberlakukan sistem keterbukaan informasi publik bulanan untuk memantau kinerja OPD, serta mekanisme kerja terpusat berbasis data dan hasil.

“Yang paling penting, masyarakat harus merasakan dampaknya dan memberikan penilaian yang baik atas apa yang kita lakukan,” sebutnya.

Selain itu, Munafri menegaskan bahwa tata kelola Pemerintah Kota Makassar sedang bergerak menuju pola kerja yang lebih kolaboratif, berlandaskan inisiatif, pemanfaatan data, serta berorientasi pada hasil nyata.

Ia menilai, jabatan kepala OPD dan camat menuntut keberanian untuk mengambil inisiatif sekaligus memikul tanggung jawab kepemimpinan.

“Kepala OPD adalah pemimpin perubahan. Kalau mau hanya jadi penanggung jawab administrasi, tinggalkan tempat itu,” tegas Appi.

Menurut Munafri, berbagai persoalan birokrasi yang masih terjadi bukan sekadar cerita, melainkan pengalaman langsung yang ia rasakan selama hampir 11 bulan memimpin Kota Makassar melalui interaksi harian dengan jajaran pemerintahan.

Ia juga menegaskan bahwa pejabat yang ditempatkan, baik kepala OPD maupun camat, bukanlah figur yang hanya menunggu perintah. Dalam pandangannya, kepala OPD harus berperan sebagai pemimpin perubahan, bukan sekadar penanggung jawab administrasi.

“Kami butuh pemimpin yang punya perencanaan, punya helicopter view, mampu melihat lintas sektor, dan menghasilkan dampak nyata,” sambungnya.

Munafri menegaskan bahwa pembangunan Kota Makassar menuju 2026 membutuhkan navigasi dan kompas yang jelas. “Kita harus punya navigasi dan kompas yang baik untuk sampai pada tujuan kita di 2026. Tanpa itu, kita hanya berjalan tanpa arah,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memaparkan capaian pendapatan daerah. Ia mendorong penguatan pengawasan dan digitalisasi sistem pendapatan untuk menutup celah kebocoran.

“Digitalisasi ini penting, bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk memastikan seluruh proses tercatat dengan baik. Inilah kunci penguatan pendapatan daerah kita ke depan,” saran Munafri.

Ia menilai kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dan berpotensi menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar.

“Rumusnya sederhana, maksimalkan pola pendapatan yang ada, tambah sumber pendapatan baru, dan kurangi kebocoran. Targetnya jelas, tinggal bagaimana strategi dan sistemnya dijalankan,” tukasnya.