Makassar, Respublica— Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulawesi Selatan terkait pemanfaatan lahan seluas sekitar 395 hektare bekas kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, menghasilkan sejumlah kesimpulan. RDP tersebut digelar pada Kamis (18/12/2025).

Diketahui, Pemkab Luwu Timur telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT IHIP terkait pemanfaatan tanah milik Pemda tersebut untuk pembangunan Kawasan Industri Terintegrasi.

Dalam rapat itu, Komisi D meminta Pemkab Luwu Timur segera menuntaskan persoalan tanaman dan bangunan milik warga yang berada di atas lahan pemerintah tersebut. Penyelesaian diminta dilakukan melalui mekanisme kerohiman.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat sedikitnya 104 kepala keluarga (KK) yang bermukim dan beraktivitas di atas lahan bekas DAM Karebbe.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, menjelaskan bahwa sejak awal, pihaknya telah menyiapkan mekanisme kerohiman yang diperuntukkan bagi warga yang memiliki tanaman dan bangunan di lokasi tersebut.

“Penyelesaian tadi tentang kerohiman ya. Makanya saya perjelas kesimpulan itu bahwa yang akan diberikan kerohiman di situ adalah yang punya tanaman dan punya rumah,” ujarnya, saat ditemui usai RDP.

Ia menambahkan, pemkab Luwu Timur sudah melakukan inventarisasi untuk sebagian aset warga di tanah milik pemerintah tersebut, termasuk jumlah tanaman dan bangunan.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyelesaikan proses inventarisasi menyeluruh terhadap aset warga yang berada di lokasi tersebut.

“Jadi sudah ada masyarakat yang kita sudah inventarisir. Tinggal menghitung berapa pohon, berapa rumah yang harus diberikan kerohiman dan biayanya, nilainya itu pasti kesepakatan antara Pemda dengan masyarakat,” jelasnya.

Terkait mekanisme pemindahan warga, Ramadhan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan relokasi secara paksa. “Dia akan pindah sendiri setelah mendapat kerohiman ini. Ada 104 KK untuk inventaris awal ya nanti mungkin bisa berkembang,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa proses yang berjalan sejauh ini relatif kondusif dan tidak menimbulkan gesekan di lapangan.

“Sudah kami inventarisir, sudah tidak ada gesekan sebenarnya. Mereka sudah legowo semua dan kita sudah hitung mulai dari kemarin dan dia mengatakan bahwa kami siap untuk menerima itu,” ungkap Ramadhan.

Namun, terkait besaran nilai kerohiman yang akan diberikan, Ramadhan menyebutkan masih dalam tahap perhitungan dan belum dapat dipastikan.

“Belum, belum ada kita tahu karena itu kan ada Permen-nya untuk menghitung satu pohon itu ada hitungan tersendiri,” tutupnya.