Makassar, Respublica — Anggota DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur, S.Kep., Ns., M.Kep., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Angkatan IV bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier Makassar, Sabtu (30/5/2026).

Dalam sambutannya, Rezeki Nur menegaskan bahwa pengawasan terhadap program-program kesehatan harus terus dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal. Menurutnya, TBC masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penanganan TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor agar target penurunan kasus dapat tercapai,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pencegahan dan pengobatan TBC.

Hadir sebagai pemateri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin, memaparkan capaian program penanggulangan TBC di Kota Makassar. Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama yang dilakukan adalah penguatan komitmen dan koordinasi lintas sektor.

Menurut Nursaidah, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan penanggulangan TBC sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat komitmen politik melalui kebijakan yang mendukung program TBC, termasuk dukungan anggaran lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

“Kami juga mengoptimalkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan, hingga lingkungan. Forum koordinasi penanggulangan TBC juga terus diaktifkan untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak,” jelasnya.

Nursaidah menambahkan, koordinasi dengan bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), Perbekalan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK), serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terus dilakukan untuk memastikan validitas data fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Makassar.

Sementara itu, dalam upaya optimalisasi DPPM Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Makassar menjalankan sejumlah strategi. Di antaranya memperkuat kolaborasi dengan fasilitas kesehatan dalam penemuan kasus terduga TBC melalui skrining tenaga kesehatan, Active Case Finding (ACF), edukasi dan skrining TBC di sekolah.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan juga dilakukan melalui pembinaan teknis, supervisi ke fasilitas kesehatan, pengecekan data P-Care dan SIMRS, serta kegiatan coaching TBC. Dinas Kesehatan juga memberikan pendampingan pelaksanaan In House Training TBC yang dilaksanakan secara mandiri oleh fasilitas kesehatan.

“Penguatan jejaring antara klinik, tempat praktik mandiri, dan puskesmas induk juga terus kami lakukan. Di samping itu, kami rutin melaksanakan pertemuan Quarterly Cohort Analysis (QICA) sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan program penanggulangan TBC di Kota Makassar,” tutupnya.