Makassar, Respublica— Polemik dualisme kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) terus bergulir. Saat ini, organisasi cabang olahraga tersebut terbelah ke dalam dua kubu kepengurusan, yakni kubu La Nyalla Mattalitti dan kubu Nadim Al Farell.

Ketua Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia Sulawesi Selatan, Nurahmi KS, menegaskan pihaknya tetap berada di barisan kepengurusan PBMI versi Nadim Al Farell.

Nurahmi mengungkapkan, dirinya bersama jajaran pengurus Sulsel dinonaktifkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) versi La Nyalla Mattalitti. Posisi tersebut kemudian digantikan oleh H. Munir N. Mangkana.

Ia menyebut, sebanyak 30 pengurus provinsi telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan La Nyalla Mattalitti. Hasil Munaslub tersebut juga telah diserahkan ke KONI Pusat untuk ditindaklanjuti.

“Dengan hasil itu, kami menunggu dari KONI Pusat seperti apa respons untuk menurunkan SK itu. Sampai sekarang, SK resmi untuk Ketua Muaythai Indonesia belum ada,” ujarnya dalam jumpa pers, Rabu (13/5/2026).

Menurut Nurahmi, kubu La Nyalla memang telah menerbitkan surat keputusan pengukuhan usai Munaslub pada 10 April lalu. Namun, ia menilai SK tersebut belum memenuhi unsur administrasi organisasi karena hanya memuat ketua, sekretaris, dan sejumlah pengurus inti.

Ia menegaskan, apabila nantinya KONI Pusat mengeluarkan SK resmi yang dinilai bermasalah, pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, kubu Nadim Al Farell disebut akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI dalam waktu dekat guna membahas arah organisasi Muaythai Indonesia ke depan.

“Kepemimpinan harus satu, enggak boleh dua. Mau dibawa ke mana organisasi ini? Atlet-atlet menjadi korban karena adanya permasalahan yang terjadi, sehingga menimbulkan masalah politik organisasi Muaythai,” tegasnya.

Nurahmi mengatakan pihaknya kini menanti keputusan dari pusat agar polemik dualisme di tubuh Muaythai Indonesia segera berakhir dan organisasi kembali berada di bawah satu kepemimpinan.

“Tidak ada dualisme dan hanya ada satu kepemimpinan di bawah kepemimpinan sesuai dengan mosi tidak percaya itu, yaitu Nadim Al Farell,” ujarnya.

Konflik Bermula dari Mosi Tidak Percaya

Nurahmi menjelaskan, konflik internal PBMI mulai mencuat pada April lalu saat 30 pengurus provinsi menyampaikan mosi tidak percaya terhadap La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua PBMI.

Mosi tersebut dipicu oleh sejumlah persoalan internal organisasi, termasuk absennya La Nyalla dalam beberapa agenda penting PBMI, salah satunya pada pelaksanaan PON Aceh.

Usai mosi tidak percaya diajukan, kubu PBMI versi La Nyalla disebut menonaktifkan sementara 30 pengurus provinsi, termasuk Sulawesi Selatan. Nurahmi menilai langkah itu bertentangan dengan ketentuan AD/ART organisasi.

Ia juga menyoroti penunjukan pelaksana tugas (Plt) di 30 provinsi oleh kubu La Nyalla. Di Sulawesi Selatan, salah satu nama yang ditunjuk sebagai Plt adalah Munir Mangkana.

Perselisihan kemudian memanas setelah kubu La Nyalla menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Munaslub pada 10 April di Jakarta. Nurahmi menyebut forum tersebut dihadiri para Plt, bukan pengurus definitif yang sebelumnya mengajukan mosi tidak percaya.

Dalam Munaslub tersebut, La Nyalla Mattalitti kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PBMI. Namun, Nurahmi menilai proses itu cacat administrasi dan tidak sesuai dengan AD/ART organisasi.

Sebagai bentuk perlawanan, kelompok pengurus provinsi yang mengajukan mosi tidak percaya kemudian menggelar Munaslub tandingan pada 25 April. Forum itu menetapkan Nadim Al Farell sebagai Ketua PBMI versi mosi tidak percaya.