Jakarta, Respublica— Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat institusi yudikatif dan penegakan hukum guna melindungi kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Prabowo menekankan pentingnya penguatan sektor yudikatif dalam membangun sistem peradilan yang berintegritas. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan hakim menjadi langkah penting untuk menjaga independensi lembaga peradilan.

“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan seluruh aparat peradilan untuk menjaga integritas serta memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menegaskan lembaga yudikatif harus menjadi tempat rakyat memperoleh keadilan, sekaligus meminta Ketua Mahkamah Agung dan seluruh hakim menjaga amanah tersebut.

“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita, dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” jelasnya.

Prabowo menilai pengelolaan aset negara yang optimal akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan nasional dan penguatan berbagai sektor strategis di Indonesia.

“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegasnya.

Prabowo menekankan, perlindungan terhadap kekayaan negara merupakan persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, kesejahteraan sulit tercapai apabila aset dan sumber daya negara terus disalahgunakan.

“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya penyelamatan aset negara. Meski demikian, ia menilai masih banyak potensi kekayaan negara yang perlu diamankan.

“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” tegasnya.

Presiden memastikan pemerintah akan terus mengambil langkah tegas melalui penegakan hukum yang konsisten sebagai bagian dari upaya memperkuat negara dan menjaga kepentingan nasional.

“Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain, kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara hadir, dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” ungkapnya.