Makassar, Respublica— Peta persaingan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin sengit setelah Ilham Arief Sirajuddin (IAS) menerima surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Dokumen tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia pada Rabu (24/6/2026).

Sebelum terbitnya diskresi, perhatian publik lebih banyak tertuju kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang mengklaim telah mengamankan dukungan dari 21 DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut membuat Munafri dianggap sebagai kandidat dengan peluang paling besar.

Namun, keluarnya surat diskresi mengubah dinamika kontestasi. IAS, mantan Wali Kota Makassar dua periode yang sebelumnya terkendala syarat administratif, kini memiliki dasar untuk ikut bertarung dalam perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

Direktur Nurani Strategic Consulting, Dr. H. Nurmal Idrus, SE., MM., berpandangan bahwa terbitnya surat diskresi dari DPP Partai Golkar menjadi titik balik terpenting bagi Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dalam upayanya maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

Menurut pengamat politik yang juga mantan Ketua KPU Makassar tersebut, keberadaan diskresi ibarat jalur khusus yang membuka jalan IAS menuju kontestasi Musda. Sebab, sebelum surat itu diterbitkan, IAS masih terkendala persyaratan administratif dan organisasi.

“Sebab secara administratif dan organisatoris, IAS sebelumnya berada pada posisi yang memerlukan pengecualian atau izin khusus dari DPP untuk dapat maju sebagai calon ketua,” ujar Nurmal.

Ia menilai makna diskresi jauh melampaui sekadar pemenuhan syarat formal. Dalam dinamika internal partai, keputusan yang dikeluarkan Ketua Umum memiliki bobot politik yang besar dan dapat dibaca sebagai arah dukungan kepada kader tertentu.

“Dalam tradisi politik partai, terutama partai yang memiliki struktur komando kuat seperti Golkar, diskresi dari Ketua Umum adalah sinyal politik yang sangat jelas. Bahkan dapat dimaknai sebagai pesan langsung kepada para voters bahwa pilihan Jakarta berada pada IAS,” jelasnya.

Nurmal memprediksi keluarnya diskresi akan memengaruhi konstelasi persaingan menjelang Musda Golkar Sulsel. Menurutnya, para pemilik hak suara kemungkinan menjadikan sikap DPP sebagai salah satu faktor penting sebelum menentukan pilihan.

“Ketika Ketua Umum telah memberikan ruang dan legitimasi politik kepada seorang figur, maka itu akan dibaca oleh para pemilik suara sebagai arah kebijakan organisasi. Karena itu, saya melihat peluang IAS kini semakin terbuka dan semakin kuat dibanding sebelumnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses politik menuju Musda masih akan diwarnai komunikasi serta konsolidasi antarkandidat. Kendati begitu, dari perspektif organisasi, ia menilai keluarnya diskresi merupakan momentum strategis yang akan sulit diabaikan dalam dinamika pemilihan.

“Musda tetap forum demokratis dan keputusan akhir berada di tangan voters. Tetapi secara politik, diskresi ini telah mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa IAS mendapatkan kepercayaan dari tingkat pusat. Karena itu, ruang manuver politik para pemilik suara kini akan semakin dipengaruhi oleh sinyal yang telah diberikan DPP,” pungkasnya.