Makassar, Respublica— Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Moch. Salim Somad, menegaskan pemerintah pusat memprioritaskan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman.

Hal itu disampaikan Salim saat menghadiri peletakan batu pertama revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu (8/7/2026).

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, serta Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati.

“Revitalisasi sekolah ini, merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” ujarnya.

Salim menjelaskan, Kemendikdasmen saat ini menjalankan dua program utama, yakni revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran. Kedua program tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

“Kita koordinasi Dinas Pendidikan memastikan tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa,” tuturnya.

“Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mempercepat perbaikan sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat,” lanjutnya.

Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaan kondisi sekolah secara akurat agar usulan revitalisasi benar-benar menyasar sekolah yang paling membutuhkan. Menurutnya, data kerusakan harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.

“Kita harus sama-sama memastikan bahwa sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.

Salim mengungkapkan, Pemerintah Kota Makassar telah mengusulkan sebanyak 79 sekolah untuk memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, pada tahap awal sebanyak 11 sekolah mendapat alokasi bantuan, kemudian bertambah menjadi 30 sekolah yang masuk dalam daftar penerima program.

“Alhamdulillah, tadi disampaikan Ibu Kadis, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” ujarnya.

Menurutnya, peluang penambahan kuota masih terbuka pada tahap berikutnya apabila terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas.

Secara nasional, Kemendikdasmen pada tahap awal mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,1 triliun untuk revitalisasi 3.886 sekolah. Prioritas diberikan kepada sekolah terdampak bencana dan daerah afirmasi, sedangkan daerah lainnya akan memperoleh bantuan secara bertahap.

“Selanjutnya, pemerintah memperoleh tambahan anggaran melalui APBN Perubahan,” sebutnya.

Salim menambahkan, dari sekitar 30.400 usulan sekolah di seluruh Indonesia dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 triliun, pemerintah telah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp15 triliun. Namun, baru sekitar separuh yang siap dilaksanakan karena masih menunggu kelengkapan administrasi.

“Artinya rata-rata sekitar satu miliar rupiah per sekolah, meskipun besaran anggaran disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing sekolah,” jelasnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal secara intensif proses administrasi terhadap 19 sekolah yang masuk tahap pertama agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Menurut Salim, Kemendikdasmen kini menerapkan mekanisme baru berupa sosialisasi secara daring, dilanjutkan pemenuhan dokumen secara mandiri oleh sekolah, kemudian pra-bimbingan teknis sebelum penandatanganan PKS.

“Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses,” katanya.

Penandatanganan PKS dijadwalkan berlangsung pada 16–20 Juli 2026 secara regional, termasuk di Kota Makassar. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan memastikan seluruh dokumen, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan menu pekerjaan setiap sekolah telah dinyatakan lengkap.

Untuk tahap kedua, Salim meminta Pemerintah Kota Makassar kembali mengusulkan sekolah negeri maupun swasta yang mengalami kerusakan berat agar bantuan pemerintah pusat dapat tepat sasaran.

“Kalau memang ada sekolah yang kondisinya sangat mendesak dan harus segera direvitalisasi tahun ini, segera informasikan kepada kami. Yang diprioritaskan adalah sekolah dengan kerusakan paling berat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, berharap program revitalisasi sekolah berikutnya memberikan perhatian lebih kepada satuan pendidikan yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang.

“Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang, dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi,” kata Achi.

Menurutnya, sekolah-sekolah di wilayah kepulauan masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai agar kualitas layanan pendidikan dapat setara dengan sekolah di wilayah daratan.

“Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” tukas Achi Soleman.