Makassar, Respublica— Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkenalkan sejumlah pembaruan dalam layanan publik berbasis digital.

Program bertajuk “Merdeka dalam Genggaman” tersebut diluncurkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham seusai upacara pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Karebosi, Senin (17/8/2026).

Munafri mengatakan digitalisasi yang dikembangkan Pemkot Makassar tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan aplikasi atau fitur pelayanan. Menurutnya, kemudahan memperoleh layanan merupakan bagian dari hak masyarakat sebagai warga kota.

“Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan,” kata Munafri.

Program “Merdeka dalam Genggaman” diwujudkan melalui tiga fitur yang kini terintegrasi di aplikasi Lontara Plus, platform digital yang dikembangkan Pemkot Makassar.

Ketiga layanan tersebut mencakup pencatatan sipil terintegrasi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring, serta fitur Makassar Move.

Kehadiran layanan tersebut diharapkan memangkas proses pelayanan konvensional sekaligus memperluas akses warga terhadap layanan pemerintah yang lebih praktis dan mudah dijangkau melalui perangkat digital.

Permudah Layanan Administrasi Kependudukan

Munafri menjelaskan, salah satu manfaat integrasi dalam Lontara Plus ialah memberikan alternatif bagi warga yang selama ini harus datang langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus sejumlah kebutuhan administrasi.

Salah satunya berkaitan dengan layanan pencatatan sipil. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan kependudukan dengan lebih fleksibel.

“Nantinya, ada data Dukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor capil. Ada yang tidak punya waktu dalam proses dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ia mengatakan penggabungan berbagai layanan tersebut merupakan bagian dari pembenahan sistem pelayanan agar akses masyarakat semakin luas. “Nah, inilah yang kita lakukan berbagai perubahan dan perbaikan sehingga fitur ini benar-benar bisa bermanfaat lebih luas,” tuturnya.

Selain layanan kependudukan, Lontara Plus kini menyediakan fasilitas pembayaran PBB secara online. Fitur ini ditujukan untuk memudahkan wajib pajak menunaikan kewajibannya tanpa harus mengikuti mekanisme pelayanan secara langsung.

Makassar Move Gabungkan Olahraga dan Pelaporan Warga

Fitur lain yang diperkenalkan adalah Makassar Move. Layanan tersebut dirancang untuk mendorong warga lebih aktif menjalani aktivitas fisik sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kondisi yang mereka temui di lingkungan kota.

Aktivitas seperti berjalan kaki, jogging, berlari, maupun bersepeda dapat direkam melalui aplikasi Lontara Plus. “Yang jalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari, silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara,” ungkapnya Appi.

Selain mendorong gaya hidup aktif, pemerintah juga menyiapkan apresiasi bagi warga yang mengikuti aktivitas tersebut. “Setiap minggu akan ada hadiah-hadiah menarik yang diundi untuk kita dapatkan bersama-sama,” sambung Munafri.

Menurut Munafri, Makassar Move tidak hanya berfungsi sebagai pencatat aktivitas olahraga. Platform tersebut juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan berbagai persoalan yang mereka temukan ketika beraktivitas di jalan.

“Jadi, kita meluncurkan Makassar Move ini adalah sebuah kegiatan di mana masyarakat Kota Makassar yang datang melakukan kegiatan sehat setiap hari,” jelasnya.

Melalui fitur tersebut, warga dapat menyampaikan temuan di lapangan, termasuk kondisi yang dinilai membutuhkan perhatian maupun perbaikan pemerintah.

“Baik itu yang berjalan, baik itu yang jogging, baik itu yang berlari, baik itu yang naik sepeda, bisa melaporkan hal-hal yang mereka lihat di jalanan untuk dilakukan pola perbaikan,” tambah Appi.

Jadikan Warga Bagian dari Pengawasan Kota

Munafri menyebut konsep tersebut sekaligus membuka pola komunikasi yang lebih aktif antara pemerintah dan masyarakat. Warga tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, tetapi juga dapat berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi kota.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dibutuhkan karena pemerintah tidak selalu dapat melihat seluruh persoalan yang terjadi di lapangan secara langsung.

“Nah, inilah yang di maksudkan sebagai ruang interaksi, ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebersamaan yang lebih baik. Sehingga hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah bisa cepat diakses melalui layanan fitur digital yang diberikan oleh pemerintah,” tuturnya.

Munafri menilai peluncuran layanan digital tersebut menjadi bagian dari pemaknaan kemerdekaan dalam konteks pelayanan publik. Kemerdekaan, kata dia, juga harus diterjemahkan melalui pemberian akses dan kemudahan kepada masyarakat.

“Kami meluncurkan pelayanan ini adalah sebuah komitmen dalam membangun digitalisasi di Kota Makassar. Ini adalah wujud kemerdekaan digital di bidang pelayanan publik,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat turut memanfaatkan ruang digital tersebut untuk mengawal pembangunan, tidak hanya sebagai pengguna layanan pemerintah.

“Ini bukan hadiah dari pemerintah kota, tapi ini adalah hak masyarakat Kota Makassar sebagai warga yang terus akan kita berikan pelayanan secara maksimal,” katanya.

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Munafri juga mengajak masyarakat untuk ikut memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai bagian dari proses pembangunan Kota Makassar.

“Mari kita awasi dan kawal pembangunan kota ini bersama. Satu Kota, satu Aplikasi, merdeka dalam Genggaman,” pungkas Munafri.