Jakarta, Respublica— Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (3/2/2025).

Di hadapan media, Raja Juli mengutarakan bahwa Presiden menginginkan adanya keseimbangan pembangunan dalam pelaksanaan program Kementerian kehutanan.

Program tersebut antara lain pelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan, dan kepastian kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan arahan Prabowo bahwa hutan harus lestari.

“Hutan kita tetap harus lestari, pada saat bersamaan Pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan rakyat itu pasti,” ujarnya mengutip arahan Presiden untuk pelaksanaan program Kementerian Kehutanan.

Raja Juli bakal memaksimalisasi arahan tersebut dengan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari 18 perusahaan se Indonesia seluas 526.144 ha melalui Keputusan Mentri (Kepmen) dalam waktu dekat.

Alasan pencabutan izin tersebut karena lahan tidak dimanfaatkan secara maksimal meski telah lama diberi PBPH. Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa adanya potensi sebanyak 26,7 juta ha hutan yang terdegradasi.

Hutan tersebut akan direhabilitasi dengan agroforestry melalui tumpangsari untuk menunjang swasembada pangan yang dicanangkan Pemerintah.

“Potensi ya, ada 26,7 juta ha hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, yang sudah bekas kebakaran. Ya kita maksimalkan fungsinya dengan agroforestri dengan tumpangsari untuk swasembada pangan.”ujarnya

Olehnya itu, Kementerian Kehutanan menanam Padi gogo (jenis padi untuk lahan kering) dan saat bersamaan menanam pohon. Baik pohon keras maupun Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Harapannya melalui reboisasi hutan dan secara bersamaan melakukan peningkatan produktifitas lahan, dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang akan menikmatinya melalui swasembada pangan.

“Hutan kita akan kita lestarikan dengan menanam kembali -mereboisasi- tapi saat bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan,” tutupnya