Makassar, Respublica— Setelah menanti bertahun-tahun, Pemerintah Kota Makassar akhirnya melaksanakan pengukuhan dan pelantikan kepala sekolah secara massal dan definitif.

Sebanyak 369 kepala sekolah tingkat SD dan SMP resmi dilantik oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026).

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menilai langkah tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam melakukan pembenahan sektor pendidikan.

“Karena kita tahu kan bahwa ini sudah istilahnya berlumut ini Kepala Sekolah, ganti, ganti, Plt semua. Nah baru ini didefinitifkan. Itu kita bisa melihat bahwa Wali Kota memang fokus untuk memperbaiki wajah pendidikan di Makassar,” ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran kepala sekolah definitif diharapkan mampu memperkuat tata kelola sekolah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Makassar.

Komisi D DPRD Makassar, lanjut Ari, menitipkan harapan besar kepada para kepala sekolah yang baru dilantik agar melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan serta meninggalkan praktik-praktik yang selama ini menjadi sorotan publik.

“Karena kan yang paling marak selama ini kita lihat di Makassar  pada saat penerimaan murid baru, itu banyak sekali pungutan-pungutan liar yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan bahkan banyak hal-hal di dalam lingkungan sekolah yang dijadikan sebagai sumber pendapatan oknum-oknum tertentu,” tegasnya.

Ia pun mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik dan mengingatkan pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan pemerintah. “Bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang diharapkan bisa memperbaiki wajah pendidikan di Makassar,” ujarnya.

Terkait pelantikan yang dilakukan di tengah berlangsungnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Ari memastikan pergantian kepala sekolah tidak akan mengganggu jalannya proses penerimaan siswa.

Sebelumnya, kata dia, Komisi D telah meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait potensi dampak pelantikan terhadap pelaksanaan SPMB.

“Kami sebenarnya sudah menanyakan sebelumnya, apakah itu tidak akan terganggu? Tetapi Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa tidak akan terganggu. Karena teman-teman operator sekolah itu sudah dilatih terkait sistem penerimaan murid baru,” jelasnya.

Bahkan, ia menilai momentum pergantian kepala sekolah justru dapat menjadi jawaban atas berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan penyimpangan yang selama ini muncul saat penerimaan peserta didik baru.

Ari juga menyatakan dukungannya terhadap arahan Wali Kota Makassar agar tidak ada praktik titip-menitip dalam proses penerimaan siswa. Menurutnya, seluruh peserta didik yang diterima harus benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Karena memang kita mau memastikan bahwa seluruh penerimaan ini sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi jangan ada hak-haknya anak-anak yang diambil. Jadi kita juga sejalan dengan Pak Wali Kota bahwa semua anak-anak yang diterima adalah yang memenuhi syarat di sekolah tersebut,” tutupnya.