Makassar, Respublica— Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, mendorong agar program pelatihan kerja di Kota Makassar tidak berhenti pada pemberian keterampilan. Menurutnya, pelatihan harus dirancang agar peserta memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang kerja maupun kesempatan membuka usaha secara mandiri.

Hal itu disampaikan Anwar dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VIII bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar di Hotel Grand Asia, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Drs. Zainal Ibrahim, M.Si, dan akademisi Muh. Shafir Gora, ST sebagai narasumber.

Persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu isu utama dalam kegiatan pengawasan tersebut. Anwar menilai peningkatan kompetensi masyarakat perlu berjalan beriringan dengan akses informasi mengenai pelatihan, beasiswa, hingga lowongan pekerjaan.

Menurutnya, selama ini pihaknya turut membantu membuka akses informasi berbagai program pelatihan vokasi kepada masyarakat. Sejumlah keterampilan yang ditawarkan mencakup menjahit, tata rias, pembawa acara atau MC, pembuatan kue tradisional, hingga mengemudi.

“Kita sedang mencari masyarakat yang ingin belajar menjahit, make up artis, menjadi MC, membuat kue tradisional, hingga belajar menyetir. Saat ini sudah ada lima grup yang dilatih. Karena itu, saya mengajak masyarakat masuk ke grup informasi Anwar Faruq agar informasi mengenai pelatihan bisa lebih mudah diakses,” ujarnya.

Anwar menilai penyebaran informasi menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program pemerintah. Sebab, program pelatihan yang tersedia tidak akan optimal jika masyarakat yang menjadi sasaran tidak mengetahui informasi maupun mekanisme pendaftarannya.

Selain pelatihan keterampilan, ia juga menyebut pihaknya turut membagikan informasi mengenai kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Di antaranya informasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta lowongan kerja yang mencakup sekitar 50 bidang pekerjaan dari Bank Indonesia.

“Kami, alhamdulillah, sudah menyiapkan 15 grup pelatihan vokasi yang akan dilaksanakan. Pelatihannya dilakukan pada Sabtu dan Minggu, dan peserta nantinya mendapatkan sertifikat,” jelasnya.

DPRD Dorong Disnaker Lebih Progresif

Anwar menegaskan DPRD Kota Makassar memiliki peran untuk memastikan program pemerintah di sektor ketenagakerjaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran tersebut, kata dia, tidak sebatas melakukan pengawasan, tetapi juga membantu membuka akses informasi dan mendorong masyarakat memanfaatkan program peningkatan kompetensi.

Ia menilai kebutuhan masyarakat terhadap pelatihan kerja masih cukup besar. Karena itu, Disnaker didorong lebih proaktif dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan pencari kerja dan perkembangan dunia usaha.

Anwar juga mengingatkan agar pelatihan tidak sekadar mengejar jumlah peserta. Program yang diberikan harus memiliki relevansi dengan kebutuhan perusahaan sehingga keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi modal untuk masuk ke dunia kerja.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi setelah dilatih mereka punya peluang untuk bekerja atau membuka usaha sendiri. Karena itu, kami mendorong Disnaker supaya program-programnya lebih progresif, lebih banyak menjangkau masyarakat, dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja,” katanya.

Menurut Anwar, keterlibatan dunia usaha juga menjadi bagian penting dalam pengembangan program ketenagakerjaan. Kolaborasi dengan perusahaan dan lembaga pelatihan diperlukan agar kompetensi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kita harus melihat kebutuhan pasar kerja. Jangan sampai masyarakat dilatih, tetapi keterampilannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. DPRD akan terus mendorong agar pelatihan yang dilakukan Disnaker betul-betul terhubung dengan kebutuhan dunia kerja,” tuturnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah pelatihan atau banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan. Indikator yang lebih penting adalah dampak setelah pelatihan, termasuk jumlah peserta yang terserap bekerja, membuka usaha, atau mengalami peningkatan pendapatan.

“Ukuran keberhasilannya jangan hanya berapa orang yang ikut pelatihan. Kita harus lihat setelah pelatihan, berapa yang bekerja, berapa yang membuka usaha, dan berapa yang benar-benar bisa meningkatkan pendapatannya. Itu yang harus kita dorong bersama,” pungkasnya.

Disnaker Tak Hanya Bertugas Melatih

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim, menjelaskan bahwa peran Disnaker tidak sebatas menyelenggarakan pelatihan. Pemerintah juga berfungsi sebagai fasilitator yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Menurut Zainal, kebutuhan tenaga kerja setiap perusahaan berbeda-beda. Karena itu, program pelatihan perlu disesuaikan dengan jenis keterampilan yang sedang dibutuhkan oleh dunia usaha.

“Disnaker berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan. Sebab, kebutuhan keterampilan setiap perusahaan berbeda. Saat ini ada sekitar 50 perusahaan yang membuka peluang bagi tenaga kerja, dan persyaratannya sudah kami informasikan melalui Instagram kami,” ujarnya.

Ia juga mendorong pencari kerja untuk tidak berhenti pada penguasaan keterampilan dasar. Kemampuan yang lebih tinggi dinilai penting untuk meningkatkan daya saing saat memasuki pasar kerja.

Zainal menegaskan, Disnaker berupaya memastikan peserta tidak berhenti setelah menyelesaikan pelatihan. Karena itu, pemerintah juga menjajaki peluang penempatan kerja maupun magang bagi para lulusan.

“Kami bukan hanya bertanggung jawab memberikan pelatihan, tetapi juga berupaya membantu menempatkan lulusan pelatihan ke dunia kerja,” ujarnya.

Program pelatihan juga dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan industri. Salah satunya melalui pelatihan pengoperasian alat berat yang memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup spesifik.

“Kami bahkan memiliki pelatihan alat berat. Saya ingin bekerja sama dengan berbagai lembaga agar lulusan kami bisa mendapatkan kesempatan magang. Ada peluang di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, maupun Luwu. Jadi, setelah lulus, anak-anak ini tidak sekadar dilepas, tetapi diarahkan sampai bisa mandiri,” ujarnya.

Zainal mengakui persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan yang harus ditangani bersama. Tingginya jumlah pencari kerja membuat pemerintah perlu memperluas akses terhadap pelatihan sekaligus mempertemukan tenaga kerja dengan perusahaan yang membutuhkan.

Ia menjelaskan, Disnaker bukan lembaga yang secara langsung menyerap seluruh tenaga kerja. Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang mempertemukan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar job fair serta memperbanyak program pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.