Makassar, Respublica— Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul penetapan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa sejumlah perubahan kebijakan.

Nanik Sudaryati Deyang yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 langsung menyiapkan berbagai langkah pembenahan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Berikut sejumlah gebrakan yang mulai disiapkan BGN di bawah kepemimpinan baru yang diketahui sejauh ini, yang dihimpun dari berbagai sumber:

Efisiensi anggaran tanpa mengurangi penerima manfaat

BGN mulai melakukan penataan anggaran setelah pagu program dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Meski demikian, BGN menegaskan penghematan tidak akan berdampak pada jumlah penerima manfaat MBG.

Fokus efisiensi dilakukan melalui penajaman sasaran penerima dan pengurangan berbagai pos belanja yang dianggap kurang efektif. BGN juga membuka peluang untuk menekan biaya operasional lebih jauh tanpa mengurangi kualitas layanan.

Prioritaskan kelompok 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita

Salah satu kebijakan utama yang langsung dijalankan adalah memperkuat layanan bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menyalurkan program kepada kelompok tersebut.

BGN menilai intervensi gizi pada fase awal kehidupan akan memberikan dampak paling besar terhadap pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Bahkan, BGN menyiapkan sanksi berupa penghentian sementara kerja sama bagi SPPG yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Moratorium dapur MBG baru dan penataan distribusi

BGN juga mengambil langkah penghentian sementara pembangunan dapur MBG baru. Kebijakan ini muncul setelah ditemukan konsentrasi dapur yang berlebihan di sejumlah wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.

Pemerintah akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan dapur di setiap daerah guna memastikan distribusi layanan lebih merata dan penggunaan anggaran lebih efisien.

Meski ada moratorium, BGN memastikan program yang sudah berjalan tetap beroperasi dan tidak mengurangi jumlah penerima manfaat yang telah terdaftar.

Gandeng BUMN, swasta, dan lembaga donor untuk perluas MBG

BGN berencana mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari APBN dengan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, perusahaan swasta melalui program CSR, yayasan sosial, organisasi filantropi, hingga lembaga internasional yang ingin mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Skema kolaboratif ini juga dipersiapkan untuk mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Buka opsi kantin sekolah jadi fasilitas pendukung MBG

BGN membuka opsi kantin sekolah dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung MBG. Skema tersebut menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program di berbagai daerah.

Pemanfaatan kantin sekolah dapat menjadi solusi di wilayah yang jumlah penerima manfaatnya tidak terlalu besar. Dengan pendekatan itu, pemerintah tidak perlu membangun dapur baru yang membutuhkan biaya tambahan.

Skema tersebut, katanya, tidak hanya ditujukan untuk kawasan perkotaan, tetapi juga dapat diterapkan di daerah terpencil maupun wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Evaluasi menyeluruh dan kaji ulang sasaran penerima

BGN berencana menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah. Kebijakan ini dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi nasional terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah.

Selain melakukan audit dan penataan sistem, BGN juga membuka peluang untuk mengubah komposisi penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA dari keluarga mampu.